155 Ribu Peserta BPJS Tidak Bisa Iuran

- Editor

Minggu, 17 Februari 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

SURABAYA,bipol.co – DPRD Surabaya menyoroti pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan khususnya jalur mandiri di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang dinilai masih kurang maksimal.

Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Agustin Poliana, di Surabaya, Minggu, mengatakan ada dua hal penting terkait pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yakni masalah jumlah kepesertaan BPJS jalur mandiri yang mencapai 85 persen peserta atau sekitar 504 ribu orang.

“Dari jumlah itu, saya mencatat masih ada sekitar 155 ribu yang masih tidak bisa meneruskan iuran,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, masalah penanganan pasien BPJS kelas 3 yang kurang mendapatkan pelayanan layak dari dua rumah sakit tipe B di Surabaya meskipun dalam kondisi kritis dengan alasan tidak tersedianya kamar untuk pasien kelas 3.

“Kondisi pasien kritis tidak terlayani terjadi di rumah sakit yang ada di Wiyung dan satunya lagi di Perak. Keduanya punya kartu BPJS, tapi tidak bisa digunakan karena ruang di kelasnya tidak ada,” ujarnya.

Agustin mengatakan, saat pihaknya menggelar rapat dengar pendapat yang dihadiri pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Surabaya beberapa hari lalu, terungkap adanya permintaan dari rumah sakit untuk pasien agar memberikan jaminan dana terlebih dahulu agar pihak rumah sakit mau memberikan pelayanan.

Ia menilai pihak rumah sakit seharusnya tetap menangani pasien dalam kondisi apapun dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Hal itu, lanjut dia, tidak menjadi masalah jika pasien tersebut merupakan pegawai yang tiap bulan mendapat gaji.

“Tapi bagaimana kalau ada pasien yang kondisinya tidak punya apa-apa yang harus mendapatkan perawatan dengan cepat sementara tidak ada biaya maupun jaminan,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap agar pihak BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit tidak mempersulit warga yang berobat. Tentunya intervensi dari Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Kesehatan cukup penting.

“Jangan sampai pasien yang tiap bulan sudah bayar BPJS tidak terlayani dengan baik,” katanya.[bud/ant]

Berita Terkait

Musrenbang Kota Cimahi: Menyusun RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026
Tangani Lonjakan Sampah, Pemkot Bandung Genjot Sejumlah Langkah Strategis
Pemkot Cimahi Peringati Hari Kartini tahun 2025
Menuju Kota Layak Anak Peringkat Utama, Tim Verifikasi Nasional Apresiasi Kota Bandung
Hari Jadi ke-384 Kabupaten Bandung, Wakil Ketua Komisi C H Eep Jamaludin Tekankan Hal Ini…
Tanggap Darurat Sampah, Pemkot Cimahi Kerahkan Armada Kebersihan
Kurangi Kemacetan Pemkot Cimahi Tata Ulang Jl Rd Demang Hardjakusumah
DPRD Gelar Sidang Paripurna Hari Jadi ke-384 Kabupaten Bandung: Hj Renie: Semoga Makin Bedas, Maju dan Sejahtera
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 22 April 2025 - 22:11 WIB

Musrenbang Kota Cimahi: Menyusun RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026

Selasa, 22 April 2025 - 17:36 WIB

Pemkot Cimahi Peringati Hari Kartini tahun 2025

Selasa, 22 April 2025 - 16:46 WIB

Menuju Kota Layak Anak Peringkat Utama, Tim Verifikasi Nasional Apresiasi Kota Bandung

Senin, 21 April 2025 - 19:31 WIB

Hari Jadi ke-384 Kabupaten Bandung, Wakil Ketua Komisi C H Eep Jamaludin Tekankan Hal Ini…

Senin, 21 April 2025 - 18:56 WIB

Tanggap Darurat Sampah, Pemkot Cimahi Kerahkan Armada Kebersihan

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Wagub Jabar Minta Setiap Kecamatan ada SMA

Rabu, 23 Apr 2025 - 08:02 WIB