JAKARTA, bipol.co – Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Boy Evan Sembiring percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sisa masa pemerintahannya pada periode ini mampu menyelesaikan konflik agraria di Tanah Air.
“Kalau Jokowi konsisten dengan omongannya, dia bilang tanpa beban masa lalu dia bisa gampang bekerja sebenarnya gampang dong dia menyelesaikannya. Sekarang ini kan dia mau atau tidak. Saya yakin dia bisa kerjakan ini, tinggal dia mau atau tidak aja gitu,” kata Boy dalam konferensi pers di Kantor Eksekutif Nasional Walhi, di Jakarta, Kamis (21/2/2019).
Dia menyatakan, konflik-konflik yang ada, baik di masa lalu maupun masa sekarang adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk menyelesaikannya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. “Silakan menyelesaikan konflik yang ada beban masa lalu dulu deh, setelah itu baru mikirin konflik yang sekarang, dan jangan biarkan konflik masa lalu, konflik yang dihadapi masa kini nih menjadi beban di masa depan,” ujar Boy.
Dia mengemukakan, Jokowi masih memiliki sisa delapan bulan untuk mempercepat dan menuntaskan penyelesaian konflik agraria. “Kalau Jokowi beritikad baik walaupun terpilih atau tidak terpilih, ada sisa waktu delapan bulan dia mengabdi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat, Indonesia maupun lingkungan,” kata Boy.
Dia mengatakan, Jokowi dapat mengkoordinasi semua menterinya agar bisa menerjemahkan nawacita dengan baik, terutama dalam mengatasi konflik agraria. “Terpenting Jokowi mau memaksa Menteri Agraria dan Tata Ruang buat nih selesaikan karena penyelesaian konflik di area penggunaan lain(APL)) di areal perkebunan itu lebih susah dibandingkan kawasan hutan,” ujar Boy.
Menurut dia, Jokowi tinggal butuh mau dan keberanian. Dia mempunyai waktu sisa delapan bulan, tidak terpilih tidak masalah, kalau terpilih dia aman.
Sebelumnya, WALHI menginginkan agar pemerintah menuntaskan konflik agraria dengan PT BBS yang bergerak di perkebunan sawit.”Sejak 12 tahun silam, persoalan konflik tanah yang muncul sampai saat ini belum terselesaikan,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jambi Rudiansyah.
Dia menyatakan, ada 495 kepala keluarga(KK) yang kehilangan atas tanahnya seluas 1.373,4 hektare berasal dari Desa Seponjen, Dusun Pulao Tigo, Desa Sogo dan Kelurahan Tanjung, yang sampai saat ini masih dalam penguasaan PT BBS. (ant)
