Aksi Aliansi Rakyat Sukabumi Raya Tolak RUU PKS

- Editor

Minggu, 24 Februari 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Aliansi Rakyat Sukabumi Raya Gelar Aksi Tolak RUU PKS.(foto/firdaus)

Aliansi Rakyat Sukabumi Raya Gelar Aksi Tolak RUU PKS.(foto/firdaus)

SUKABUMI,bipol.co – Aliansi Rakyat Sukabumi Raya menggelar aksi menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) di Lapang Merdeka, Kota Sukabumi, Minggu (24/02/2019).

Selain menggelar aksi, masyarakat dan ormas ikut membubuhkan tanda tangan di kain putih sepanjang 100 meter untuk nanti dibawa ke Gedung MPR/DPR RI di Jakarta.

Penanggungjawab Aliansi Rakyat Sukabumi Raya, Budhy Lesmana dalam petisi yang dibacakannya menegaskan bahwa produk legislasi yang akan mengatur tata kehidupan warga negara Indonesia sepatutnya mempertimbangkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat atau “the living law”.

“RUU PKS sarat dengan muatan kampanye kaum feminisme radikal yang menginginkan kebebasan hak individual perempuan atas tubuhnya atau “the body is my life” dan menegasikan norma-norma dalam hubungan keluarga,” katanya.

Menurutnya, RUU PKS telah menserabut filosofis dasar kehidupan bangsa Indonesia. Yaitu, Agama dalam hubungan sosial antar indivindu maupun masyarakat.

“RUU ini wujud “demokrasi kehidupan” dan “sekulerisasi” yang berpotensi melanggar sila kesatu Pancasila bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” uucap Budhy.

“RUU PKS yang awalnya bermaksud sebagai anti virus perlindungan pada kejahatan seksual, namun sebenarnya membawa virus baru kebebasan seksual pribadi (penggunaan alat kontrasepsi yang di legalkan untuk bukan pasutri, pelacuran, seks bebas) dan melegalkan hubungan seksual antar sesama jenis (LGBT),” sambungnya.

Hasil ribuan tanda tangan akan di bawa oleh ormas Aliansi Sukabumi Raya ke Gedung DPR RI agar RUU PKS di batalkan. “Tanda tangan dari masyarakat hari ini nanti kita bawa ke Jakarta sebagai bentuk penolakan dari warga Sukabumi untuk RUU PKS,” tukas Budhy.[Firdaus]

Berita Terkait

Tanggulangi Stunting, Pemkot Cimahi Salurkan Beras Fortifit untuk Ibu Hamil dan Menyusui
Pemkab Bandung Raih Penghargaan Pemerintah Kabupaten yang Informatif
BPBD Kota Cimahi Gelar Kegiatan Sekolah/Madrasah aman Bencana (SMAB)
Satpol PP Kota Cimahi Sita Puluhan Ribu Batang Rokok Ilegal
Dikky: TPS3R Salah Satu Solusi Permasalahan Sampah di Cekungan Bandung
252 PNS Purna Bhakti, Pj Wali Kota Bandung Ucapkan Terima Kasih Atas Dedikasi Selama Ini
HARI PANGAN SEDUNIA, DKPP Jabar Akan Diseminasi Pangan Lokal dan Kampanye Stop Boros Pangan
Pemkot Cimahi Apel Gelar Pasukan Siaga Darurat Bencana Geo-Hidrometeorologi

Berita Terkait

Sabtu, 16 November 2024 - 14:41 WIB

Tanggulangi Stunting, Pemkot Cimahi Salurkan Beras Fortifit untuk Ibu Hamil dan Menyusui

Jumat, 15 November 2024 - 19:47 WIB

Pemkab Bandung Raih Penghargaan Pemerintah Kabupaten yang Informatif

Kamis, 14 November 2024 - 17:43 WIB

BPBD Kota Cimahi Gelar Kegiatan Sekolah/Madrasah aman Bencana (SMAB)

Kamis, 14 November 2024 - 14:50 WIB

Satpol PP Kota Cimahi Sita Puluhan Ribu Batang Rokok Ilegal

Kamis, 14 November 2024 - 07:56 WIB

Dikky: TPS3R Salah Satu Solusi Permasalahan Sampah di Cekungan Bandung

Berita Terbaru

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

NASIONAL

Meutya Hafid Minta Platform Digital Perangi Judi Online

Sabtu, 16 Nov 2024 - 14:54 WIB