Kemenkeu Raup Rp 11 T !

- Editor

Senin, 25 Februari 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA.bipol.co – Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah (SBSN) dengan cara private placement sebagai salah satu cara membiayai anggaran pemerintah. Berdasarkan keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan, obligasi yang diterbitkan pemerintah pada 12 Februari 2019 lalu mencapai Rp 3 triliun.

“SBSN yang diterbitkan merupakan seri PBS-021 dengan status dapat diperdagangkan,” tulis keterangan resmi Ditjen PPR, Sabtu(25/2/2019). Adapun imbal hasil (yield) yang ditawarkan SBSN seri PBS-021 ini sebesar 8,03%, dengan kupon fixed 8,50% per tahun. Selain itu, bendahara negara pun dijadwalkan bakal melelang SBSN pada 19 Februari 2019 mendatang yang tujuannya juga untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan kas keuangan negara 2019.

Seri SBSN yang akan dilelang adalah seri surat perbendaharaan negara syariah (SPN-S) dan project based sukuk (PBS) dengan target indikatif Rp 8 triliun. Berikut SBSN yang akan dilelang

– SPN-S 01082019, dengan imbal hasil diskonto
– PBS014, dengan imbal hasil 6,5%
– PBS019, dengan imbal hasil 8,25%
– PBS021 dengan imbal hasil 8,50%
– PBS022 dengan imbal hasil 8,625%.

Adapun underlying aset penerbitan SBSN adalah proyek maupun kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 dan Barang Milik Negara (BMN). (dgp)

Berita Terkait

Raih Predikat WTP, Bupati Bandung Apresiasi Kinerja Perumda Tirta Raharja
ASN BERCITRA Mendukung Pengembangan Pasar Rakyat
Target PAD Kab Bandung 2024 Tidak Tercapai, Kepala Bapenda: Karena Sumber Primadona Turun Drastis dan Situasi Politik
Agar Lebih Layak Dikonsumsi, Perumda Air Minum Tirta Raharja Gunakan Sistem WTP
Menteri Perumahan: BPHTB, PBG, dan PPN Rumah Dihapus Melalui Keputusan Bersama
Sri Mulyani Sebut PPN 12 Persen Hanya Berlaku untuk PPNBM, Stimulus Berlaku Bagi Kategori Ini
Ketua Komisi B Faisal Radi Harap Pemerintah Pusat Tinjau Lagi Rencana Penghapusan Pajak Daerah BPHTB dan PBG
bank bjb Jalin Kerjasama dengan PT Geo Dipa Energi (Persero) Terkait Layanan Perbankan

Berita Terkait

Sabtu, 18 Januari 2025 - 13:52 WIB

Raih Predikat WTP, Bupati Bandung Apresiasi Kinerja Perumda Tirta Raharja

Sabtu, 18 Januari 2025 - 10:08 WIB

ASN BERCITRA Mendukung Pengembangan Pasar Rakyat

Kamis, 16 Januari 2025 - 09:29 WIB

Target PAD Kab Bandung 2024 Tidak Tercapai, Kepala Bapenda: Karena Sumber Primadona Turun Drastis dan Situasi Politik

Selasa, 14 Januari 2025 - 08:38 WIB

Agar Lebih Layak Dikonsumsi, Perumda Air Minum Tirta Raharja Gunakan Sistem WTP

Sabtu, 11 Januari 2025 - 19:43 WIB

Menteri Perumahan: BPHTB, PBG, dan PPN Rumah Dihapus Melalui Keputusan Bersama

Berita Terbaru