BANDUNG.bipol.co – Pemerintah Kota Bandung masuk dua besar Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk wilayah Jawa Barat. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat 2019 di Gedung Sate, Kamis (28/2/2019). MCP merupakan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan kerangka kerja pemahaman elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna menyebutkan, keberhasilan ini tak lepas dari beberapa sistem dan regulasi yang sudah termaksimalkan di Kota Bandung. Oleh karenanya, Ema bertekad agar Kota Bandung dapat menjadi yang terbaik untuk Monitoring Center of Prevention (MCP). “Kita akan mengejar agar bisa mendapat yang terbaik. Kendati itu bukan menjadi tujuan,” ujarnya.
Ema menambahkan, untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Pemerintah Kota Bandung akan mengikuti arahan yang sudah diberikan KPK. “Bisa dari penguatan kelembagaan, atau penguatan sumber daya manusia, itu beberapa aspek di dalamnya,” ujarnya.
Ia menyebutkan, saat ini, transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan merupakan sebuah keharusan. Di luar hal tersebut, kehadiran teknologi juga tak bisa terelakan. Teknologi bisa menjadi alat penunjang agar menghadirkan kemudahan, kecepatan, serta keterbukaan dalam pelayanan untuk masyarakat. “Kita sudah sangat familiar dengan hadirnya teknologi. Itu dapat menjadi alat penunjang. Banyak aplikasi layanan masyarakat dihadirkan untuk berorientasi pada kemudahan, kecepatan, dan keterbukaan informasi,” jelasnya. (dgp)
