JAKARTA, bipol.co – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-46 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mendorong negara anggota OKI untuk turut menjadi bagian dari solusi bagi berbagai permasalahan global.
“Anggota OKI harus memberikan kontribusi dan menjadi bagian dari solusi atas permasalahan global, termasuk dengan mencegah konflik, mengedepankan dialog dan perundingan, dan secara konsisten menghormati prinsip-prinsip piagam PBB,” kata Menlu Retno Marsudi, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Sabtu (2/3/2019).
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-46 OKI yang berlangsung di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab pada 1-2 Maret 2019.
Dalam kesempatan itu, Menlu RI menggambarkan bahwa dunia menghadapi konflik dan perang yang terus berlangsung di berbagai negara dan seringkali tidak ada keinginan dari negara-negara untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan perundingan.
Selain itu, menurut Menlu Retno, masih banyak negara yang tidak menghormati prinsip-prinsip yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menghadapi tantangan dunia yang mengkhawatirkan tersebut, Menlu RI menekankan pentingnya bagi seluruh negara anggota OKI untuk memberikan contoh yang baik, khususnya dalam mengedepankan dialog dan perundingan dalam menangani konflik.
Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-46 OKI diselenggarakan di Hotel Emirates Palace, Abu Dhabi pada 1-2 Maret 2019 dan mengusung tema “Fifty Years of Islamic Cooperation: Roadmap for Prosperity and Development”.
Pada pertemuan itu, keketuaan KTM beralih dari Bangladesh ke Persatuan Emirat Arab. Pertemuan akan mengesahkan lebih dari 130 rancangan resolusi yang terkait kerja sama OKI mengenai berbagai isu.
Dalam pertemuan itu, pemerintah Indonesia mengajukan tiga rancangan resolusi terkait dengan pembenukan OIC Contact Group for Peace and Dialogue; Islamic Office for the Boycott of Israel; dan terkait Pakta Global mengenai Migrasi.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengajukan rancangan resolusi tahunan mengenai pertemuan pertama Badan Pengawas Obat OKI yang telah diselenggarakan di Jakarta pada November 2018 serta peran dan bantuan Indonesia dalam krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar. (ant)
