PUPR Dorong Infrastruktur Persampahan di Daerah

- Editor

Minggu, 3 Maret 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

(net)

(net)

JAKARTA,bipol.co – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terus mendorong pengurangan dan pengelolaan sampah dengan membangun infrastruktur persampahan di berbagai daerah.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam rilis diterima di Jakarta, Minggu (3/3/2019) mengatakan sangat mendukung Gerakan Indonesia Bersih yang baru diluncurkan pekan lalu.

Menurut dia, selain upaya struktural, pihaknya juga membantu upaya nonstruktural yaitu mendorong perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.

Hal tersebut, lanjutnya, karena persoalan itu tidak hanya terkait permasalahan buang sampah pada tempatnya, namun bagian dari gaya hidup bersih dan sehat.

Dikatakannya, di samping edukasi dan imbauan juga perlu peraturan dan penegakannya yang bersifat tegas mengenai larangan membuang sampah sembarang.

“Pengaruh lingkungan terhadap derajat kesehatan manusia dipengaruhi empat komponen utama yaitu 40 persen dari kondisi lingkungan, 30 persen dari perilaku hidup, 20 persen pelayanan kesehatan, dan 10 persen faktor genetika atau keturunan,” kata Basuki.

Kementerian PUPR turut berperan aktif dalam pengurangan dan pengolahan sampah, baik melalui program reguler dan program khusus.

Program reguler yang dilakukan seperti Pembangunan infrastruktur berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional, TPS-3R, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) merupakan program reguler.

Sementara program khusus diantaranya Program Citarum Harum, pemanfaatan plastik untuk campuran aspal, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan Sistem pengelolaan sampah Refuse Derived Fuel (RDF).

Kementerian PUPR memanfaatkan sampah plastik kresek untuk campuran aspal. “Saat ini sudah ada alat pencacah plastik. Tahun 2018, Kementerian PUPR telah memesan sebanyak 187 unit alat tersebut dan pada 2019 kita tambah 800 unit,” ungkap Basuki.

Alat tersebut, lanjutnya, ke depannya bakal diberikan di tempat pengumpulan sampah dan pemulung, dan hasilnya dijual kepada pihak Kementerian PUPR untuk dapat digunakan sebagai campuran aspal, sehingga dengan demikian akan memberikan pendapatan tambahan bagi warga.[ant]

Berita Terkait

Rieke Usulkan 4 Rekomendasi pada Presiden Soal Polemik Empat Pulau Milik Aceh
Pemerintah Buka Keterlibatan Swasta pada Pembangunan Infrastruktur Nasional
PM Mark Carney Telepon Langsung Presiden Prabowo, Undang Hadiri KTT G7
FPP TNI Surati MPR DPR Minta Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Ini Isi Suratnya…
Dedi Mulyadi Keluarkan Aturan Masuk Sekolah Jam 6.30, Ini Respon Mendiknasmen
Kejagung Bantah Nadiem Makarim Masuk DPO Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook
Bersama Partai Buruh Ribuan Massa Akan Turun ke Jalan Kepung Istana dan Gedung DPR RI
Respon Menohok Said Didu Usai KPK Sita Dokumen Bansos Presiden

Berita Terkait

Selasa, 17 Juni 2025 - 11:44 WIB

Rieke Usulkan 4 Rekomendasi pada Presiden Soal Polemik Empat Pulau Milik Aceh

Jumat, 13 Juni 2025 - 19:37 WIB

Pemerintah Buka Keterlibatan Swasta pada Pembangunan Infrastruktur Nasional

Senin, 9 Juni 2025 - 11:14 WIB

PM Mark Carney Telepon Langsung Presiden Prabowo, Undang Hadiri KTT G7

Rabu, 4 Juni 2025 - 20:48 WIB

FPP TNI Surati MPR DPR Minta Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Ini Isi Suratnya…

Rabu, 4 Juni 2025 - 10:29 WIB

Dedi Mulyadi Keluarkan Aturan Masuk Sekolah Jam 6.30, Ini Respon Mendiknasmen

Berita Terbaru