SUKABUMI,bipol.co – Sejumlah kendala teknis masih menghantui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota dan Kabupaten Sukabumi ditengah persiapan menggelar Pemilu 2019. Diantaranya, persoalan anggaran dan kantor yang tidak layak atau representatif.
Hal tersebut terungkap saat Anggota DPR RI Dapil Sukabumi Heri Gunawan mengunjungi kantor KPU Kota dan Kabupaten Sukabumi, Kamis (14/3/2019).
Dijelaskan Heri, kunjungan dirinya untuk memantau sejauhmana kesiapan pihak KPU menggelar Pemilu Legislatif dan Presiden 2019. Pada intinya semua siap, namun masih ada beberapa kendala yang bersifat teknis.
“Masih ada surat suara yang belum diterima dan baru presiden saja. Tapi ada tahapan dan tidak ada masalah,” katanya saat dihubungi bipol.co.
Namun yang menjadi perhatian serius, terkait kondisi Gedung Kantor KPU Kota dan Kabupaten Sukabumi yang kurang representatif. Padahal KPU Kota Sukabumi menghasilkan 35 Anggota DPRD, 8 Anggota DPRD Provinsi dan 6 Anggota DPR RI. Begitu juga dengan KPU Kabupaten Sukabumi menghasilkan 50 Anggota DPRD Kabupaten, 8 Anggota DPRD Provinsi serta 6 Anggota DPR RI.
“Sangat tidak berlebihan jika kami sebagai wakil rakyat membicarakan dan mengusulkan untuk perbaikan gedung, intinya jadi perhatian kita,” tandas Heri yang duduk di Komisi IX DPR RI.
Selain kondisi gedung, persoalan lainnya mengenai alokasi anggaran dari KPU RI kepada KPU di daerah yang lebih baik dikucurkan berdasarkan jumlah pemilih terbanyak.
“Sekarang anggaran dipukul rata, padahal bebannya berbeda. Kita juga ingin ada perbaikan anggaran bagi KPPS sebagai ujung tombak, karena mereka butuh bintek sedangkan alokasi anggarannya belum ada dikucurkan dan KPU juga sesak nafas,” ungkap Heri.
Soal target partisipasi pemilih di Pemilu 2019, Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan 77,5 persen di kota dan kabupaten Sukabumi. Namun kendalanya, harus ada sosialisasi dari KPU pusat terkait media.
“Dana sosialisasi mereka minim banget, sementara dituntut mengajak partisipasi pemilih untuk tumbuh,” tutur Heri.
Dikatakannya, semua persoalan yang ditemui akan dibawa dalam rapat fraksi di DPR RI. Karena KPU merupakan mitra Komisi II.
“Saya akan temui dan serahkan ke rekan yang ada di Komisi II untuk dibicarakan ke mitranya KPU RI. Terkait bangunan dan anggaran,” tukas Heri Gunawan.
Editor : Herry Febriyanto
