Karim Sebut Pemilu 2019 Melelahkan

- Editor

Rabu, 24 April 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNG, bipol.co – Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan secara serentak antara Pilpres dan Pileg menjadi satu masalah kompleks. Terlebih, dengan banyaknya petugas KPPS yang meninggal karena regulasi KPU dinilai tidak mempertimbangkan risiko pekerjaan.

Hal tersebut diungkapkan Pakar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Karim Suryadi menanggapi carut-marut penyelenggaraan Pemilu 2019. Dirinya menyebut, ada aturan yang kurang tepat, baik dari segi pelaksanaan, hingga distribusi logistik.

“Ini sebuah Pemilu yang melelahkan walau ketika berbicara meninggal itu urusan Gusti Allah. Tetapi kalau secara teknis sangat kompleks dan diperberat dengan kebijakan KPU,” terang Karim kepada bipol.co di Bandung, Rabu (24/04/2019).

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, salah satu permasalahan paling menonjol menurut Karim adalah terkait logistik Pemilu. Pasalnya, banyak terjadi keterlambatan pengiriman serta jumlah yang tidak sesuai DPT, hingga logistik yang tertukar di beberapa daerah.

“Celakanya logistik itu diproduksi KPU Pusat, tidak diproduksi KPU daerah. Ini maksudnya apa. Kompleksitas teknis ini tidak diimbangi kecepatan, ketepatan dan kecerdasan KPU dalam memprediksi masalah,” ungkapnya.
Untuk itu, dirinya mempertanyakan ihwal produksi logistik Pemilu yang dilakukan secara terpusat. Pasalnya, Karim menilai KPU regional maupun di daerah lebih mengetahui secara pasti karakteristik geografis wilayah masing-masing dan memiliki antisipasi permasalahan yang mungkin terjadi.

“Mengapa produksi logistik tidak didistribusikan ke KPU daerah, apa tidak percaya atau tidak bisa menetapkan quality control,” ucapnya.

Dengan banyaknya permasalah yang terjadi, Karim menekankan agar penyelenggaraan ke depan, khususnya terkait logistik Pemilu dipercayakan kepada KPU di masing-masing daerah. Mulai dari produksi, percetakan dan distribusi karena secara geografis Indonesia terbentang sangat luas.

“Kalau tidak bisa per-daerah, ya dibuat regional. Misalnya regional Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan gak usah semua diproduksi dan dikirim dari Jakarta,” tuturnya.**

Reporter: Iman Mulyana 

Editor: Ude D Gunadi 

 

 

Berita Terkait

Si Cakep Sumedang Masuk 3 Besar KIJB 2024
Bandung Menanam Jilid 6: Gaungkan Konservasi Berkelanjutan di Lahan Kritis
Presiden Prabowo Terima Surat Kepercayaan dari Tujuh Duta Besar Negara Sahabat di Istana Merdeka
Megawati Soekarnoputri Dipastikan Tidak Hadiri Pelantikan Prabowo
Masyarakat Memadati Alun-Alun Garut, Turut Saksikan Peringatan HUT ke-79 TNI
Selain Diskusi Diaspora, Peserta Aksi Global Climate Strike Juga Diintimidasi Sekolompok Orang
Bupati Bandung Mengaku Sempat Rasakan 30 Kali Gempa Susulan di Kertasari
Bey Machmudin: PARITRANA AWARD 2024, Pendorong Tingkatkan Kepesertaan Program Jamsostek di Jabar

Berita Terkait

Jumat, 22 November 2024 - 17:20 WIB

Si Cakep Sumedang Masuk 3 Besar KIJB 2024

Jumat, 15 November 2024 - 15:55 WIB

Bandung Menanam Jilid 6: Gaungkan Konservasi Berkelanjutan di Lahan Kritis

Selasa, 5 November 2024 - 08:01 WIB

Presiden Prabowo Terima Surat Kepercayaan dari Tujuh Duta Besar Negara Sahabat di Istana Merdeka

Minggu, 20 Oktober 2024 - 10:38 WIB

Megawati Soekarnoputri Dipastikan Tidak Hadiri Pelantikan Prabowo

Minggu, 6 Oktober 2024 - 13:41 WIB

Masyarakat Memadati Alun-Alun Garut, Turut Saksikan Peringatan HUT ke-79 TNI

Berita Terbaru

BAZNas Sumedang bekerjasama dengan BAZNas RI berhasil membangun kembali rumah milik Adun (73) tidak layak huni di Dusun Tarogong, RT 008 RW 003, Cijeungjing l, Kecamatan Jatigede. Foto: Humas Sumedang.

NEWS

BAZNas Perbaiki Rumah Adun yang tidak Layak Huni

Senin, 2 Des 2024 - 16:08 WIB