Soal Jabatan Rangkap di Kota Sukabumi, Muraz: Kalau Testnya Fair Pasti Aman

- Editor

Senin, 17 Juni 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Walikota Sukabumi, Mohamad Muraz.

Mantan Walikota Sukabumi, Mohamad Muraz.

SUKABUMI,bipol.co – Mantan Wali Kota Sukabumi, Mohamad Muraz menyayangkan masih banyaknya jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Khususnya, jabatan Sekretaris Daerah yang sampai saat ini belum definitif.

Menurutnya, kepala daerah yang baru harus segera melakukan kebijakan untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong. “Hal tersebut akan mengurangi pelayanan terhadap masyarakat. Harus secepatnya diisi dan kewenangannya ada di kepala daerah,” kata Muraz kepada bipol.co, Minggu (16/6/2019).

Tidak hanya itu, Muraz sangat menyayangkan jabatan ganda yang dipegang pejabat eselon II. Seperti, Kepala BPKD Dida Sembada menjabat Plt Asda III, Kepala Disdukcapil Iskandar Ihfan menjabat Plt Asda II, Kepala Dipuspida Nicke Siti Rahayu menjabat Plt Dalduk KBP3APM, Kepala BKPDM Saleh Makbullah menjabat Plt Sekda, Sekretaris Dinas Kesehatan Didin Syarifudin merangkap Plt Kabag Kesra dan Plt Kadisnaker Iyan Damayanti serta Hudi Kodir Wahyu Plt Dinas Sosial.

“Mungkin pertimbangannya saya tidak tahu, itu kan kepercayaan. Tapi yang jelas menurut saya, harus secepatnya jabatan-jabatan kosong diisi, karena pelayanan terhadap masyarakat bisa berkurang,” terangnya.

Wali Kota Sukabumi periode 2013-2018 itu menilai, pejabat yang megang dua jabatan akan repot dan tidak fokus dalam pekerjaannya. Terlebih di Kota Sukabumi tidak kekurangan pejabat, mungkin fit and proper test belum selesai atau apa dirinya juga belum mengetahui akan hal tersebut. Masih banyak pejabat eselon III yang memiliki potensi menduduki jabatan eselon II.

“Tinggal di test aja mereka pejabat eselon II nya. Kalau test nya fair pasti aman, jangan lupa juga reward and punishment nya ketika menempatkan seseorang, karena ada perjanjian kerja antara kepala dinas dengan kepala daerah,” tegas Muraz.**

Reporter : Firdaus
Editor : Herry Febriyanto

Berita Terkait

Tanggulangi Stunting, Pemkot Cimahi Salurkan Beras Fortifit untuk Ibu Hamil dan Menyusui
Pemkab Bandung Raih Penghargaan Pemerintah Kabupaten yang Informatif
BPBD Kota Cimahi Gelar Kegiatan Sekolah/Madrasah aman Bencana (SMAB)
Satpol PP Kota Cimahi Sita Puluhan Ribu Batang Rokok Ilegal
Dikky: TPS3R Salah Satu Solusi Permasalahan Sampah di Cekungan Bandung
252 PNS Purna Bhakti, Pj Wali Kota Bandung Ucapkan Terima Kasih Atas Dedikasi Selama Ini
HARI PANGAN SEDUNIA, DKPP Jabar Akan Diseminasi Pangan Lokal dan Kampanye Stop Boros Pangan
Pemkot Cimahi Apel Gelar Pasukan Siaga Darurat Bencana Geo-Hidrometeorologi

Berita Terkait

Sabtu, 16 November 2024 - 14:41 WIB

Tanggulangi Stunting, Pemkot Cimahi Salurkan Beras Fortifit untuk Ibu Hamil dan Menyusui

Jumat, 15 November 2024 - 19:47 WIB

Pemkab Bandung Raih Penghargaan Pemerintah Kabupaten yang Informatif

Kamis, 14 November 2024 - 17:43 WIB

BPBD Kota Cimahi Gelar Kegiatan Sekolah/Madrasah aman Bencana (SMAB)

Kamis, 14 November 2024 - 14:50 WIB

Satpol PP Kota Cimahi Sita Puluhan Ribu Batang Rokok Ilegal

Kamis, 14 November 2024 - 07:56 WIB

Dikky: TPS3R Salah Satu Solusi Permasalahan Sampah di Cekungan Bandung

Berita Terbaru

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

NASIONAL

Meutya Hafid Minta Platform Digital Perangi Judi Online

Sabtu, 16 Nov 2024 - 14:54 WIB