SUKABUMI,bipol.co – Terlantarnya lahan Gedung DPRD Kota Sukabumi di Kecamatan Cibeureum disoroti berbagai pihak.
Salah satunya datang dari Pengamat Kebijakan Publik Syahid Arsalan. Dirinya menilai lahan yang merupakan aset milik Pemkot Sukabumi tersebut semakin tak terurus. Sebagian pagarnya bahkan telah roboh dan banyak ditumbuhi rumput liar.
“Pemkot Sukabumi harus membuat terobosan agar lahan-lahan milik pemda tersebut kesannya tidak terbengkalai. Lahan-lahan tersebut harus diberdayakan dengan melibatkan masyarakat sekitar,” kata Syahid kepada wartawan, Rabu (19/6/2019).
Selain bakal lokasi gedung DPRD, sejumlah aset Pemkot Sukabumi berserakan di lokasi yang sama yakni di Kelurahan Cibeureum Hilir, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi. Rencananya di lokasi tersebut akan dibangun pusat pemerintahan Kota Sukabumi yang terpadu.
Kalau memang pembangunannya masih lama dalam hitungan tahun, ujar Syahid, Pemkot Sukabumi bisa memberdayakan lahan-lahan yang terserak itu untuk menghindari kesan diterlantarkan.
“Sampai sekarang masyarakat belum melihat tanda-tanda pembangunan perkantoran pemda di kawasan tersebut. Kegiatan yang ada baru pembangunan gedung IPB di depan Kantor Kecamatan Cibeureum yang hampir selesai. Sementara lahan di samping SMAN 5 semakin terlantar dan dipenuhi tumbuhan liar,” kata pengamat yang aktif di kepengurusan KNPI Kota Sukabumi tersebut.
Adanya lahan dan bangunan yang terlantar seperti terjadi pada lokasi bakal gedung DPRD, kata dia, merupakan bukti kurang matangnya perencanaan.
“Sudahlah, kalau memang pemda belum bisa merealisasikan pembangunan perkantoran, alangkah lebih baik lahannya dipakai dulu untuk kegiatan-kegiatan yang positif bagi masyarakat,” kata Syahid.
Di tempat terpisah, mantan Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz menerangkan, pada masa kepemimpinannya, Pemkot Sukabumi telah membebaskan lahan seluas 10 hektare yang di atasnya akan dibangun Gedung DPRD, Setda, dan perkantoran Pemda. Gedung-gedung tersebut sambung-menyambung hingga tembus ke Jalan Lingkar Selatan.
“Untuk kelanjutannya itu kebijakan Wali Kota yang sekarang. Dulu selama lima tahun kita rancang pusat pemerintahan di Cibeureum. Pusat pemerintahan harus pindah karena lokasi yang sekarang telah menjadi area bisnis,” kata Muraz.**
Reporter: Firdaus
Editor : Herry Febriyanto
