BANDUNG,bipol.co – Pakar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Katolik Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, menilai Partai Gerindra serta Partai Keadilan Sejahtera harus berada diluar pemerintahan dan menjadi posisi.
Pasalnya, tegas Asep, pemerintahan tetap membutuhkan pihak yang kritis menyikapi setiap kebijakan.
“Saya pikir perlu (oposisi). Gerindra dan PKS misalnya, katanya akan berdiri di luar pemerintahan sebagai oposisi. Kalau Demokrat kan sudah mulai merapat, PAN juga masih hello-hello dengan sana,” ujar Asep kepada bipol.co melalui sambungan telepon, Sabtu (06/07/2019).
Meski begitu, Asep menjelaskan, istilah oposisi tidak dikenal dalam khazanah hukum tata negara Indonesia. Pasalnya, selama ini semua pihak hanya mengenal sebutan partai dengan raihan kursi terbanyak dan partai yang tidak ada dalam kabinet atau eksekutif.
“Fakta hukum mengenal dua itu. Nah yang tidak ikut di eksekutif itulah yang dikenal dengan oposisi,” ucapnya.
Meski jumlah raihan kursi di parlemen, Gerindra dan PKS bukan mayoritas, paparnya, kualitas omongan dari kedua partai sangat didukung masyarakat dan akan berpengaruh. Sebab, yang terpenting adalah oposisi mampu menjadi pihak yang pro terhadap kepentingan rakyat.
“Paling tidak Gerindra dan PKS istiqomah, teguh dalam pendirian bersikap di luar pemerintahan. Menjadi oposisi untuk kepentingan pemerintahan yang bersih, jujur, pasti mendapat simpati rakyat,” imbuhnya.
Menurutnya, jika Gerindra dan PKS mampu menjadi pihak oposisi yang kritis dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, hal tersebut akan menjadi investasi bagi kedua partai pada Pemilu 2014. Dirinya meyakini, Gerindra dan PKS akan menjadi partai yang diperhitungkan.
“Tidak ada cek and balance kalau semua di pemerintahan, bahkan saya berharap Gerindra dan PKS berdiri di posisi di luar pemerintahan,” ujarnya.**
Reporter: Iman Mulyono
Editor : Herry Febriyanto
