BANDUNG,bipol.co – Pengamat Politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah Putra menyebut rekonsiliasi politik tidak perlu dilakukan karena proses Pilpres telah selesai. Namun, dirinya menilai rekonsiliasi akan berdampak baik jika dilakukan.
Menurutnya, rekonsiliasi akan meredam ketidakpercayaan publik terhadap proses Pemilu yang dianggap tidak fair. Terlebih, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga saat ini tensi politik masih memanas di masyarakat.
“Hal ini memungkinkan karena saat ini kubu Prabowo belum secara terbuka mengakui kemenangan Jokowi,” ujarnya kepada bipol.co melalui pesan singkat, Senin (08/07/2019).
Selain itu, rekonsiliasi juga bisa meredam dominasi partai-partai yang ada dalam koalisi pendukung petahana. Sebab, dengan konsistensi Prabowo yang belum mengakui kemenangan Jokowi akan menjadi bargaining power di internal koalisi.
“Memang tidak mudah melakukan rekonsiliasi karena kondisi Prabowo sedemikian konsistennya dengan keyakinan Pemilu tidak adil,” imbuhnya.
Untuk mewujudkan rekonsiliasi, jelasnya, harus ada kesepakatan antara dua kubu dan itu bisa terjadi dengan pembagian porsi kekuasaan, baik di DPR maupun MPR. Sehingga, lanjutnya, bagi-bagi kekuasaan tersebut bisa dilakukan dengan tidak harus mengisi kabinet.
“Terlebih PAN dan Demokrat sejak awal bermanuver mendekat ke petahana tapi tidak mudah, karena kubu petahana pasti keberatan mengingat porsi mereka cukup kuat di parlemen,” tuturnya.**
Reporter: Iman Mulyono
Editor : Herry Febriyanto
