Pemprov Jabar Harus Responsif terhadap Masyarakat Perbatasan

- Editor

Kamis, 22 Agustus 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan, Prof. Asep Warlan.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan, Prof. Asep Warlan.

BANDUNG,bipol.co –  Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf menyebut Pemprov Jabar harus lebih aktif dan responsif terhadap keluhan masyarakat perbatasan. Sebab, selama ini Pemprov dinilai kurang memberikan perhatian kepada daerah-daerah yang berbatasan dengan DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Asep menanggapi isu perpindahan administrasi Kota Bekasi ke DKI Jakarta dan pemekaran Provinsi Bogor Raya. Isu tersebut mencuat saat Walikota Bogor Bima Arya beberapa waktu lalu menyinggung Provinsi Bogor Raya. Bahkan, Walikota Bekasi Rahmat Effendi menilai kotanya tepat menjadi bagian Jakarta karena kultur dan budaya yang mirip.

“Harapannya itu saja (perhatian), karena kurang perhatian, kurang memberikan bantuan keuangan lebih baik, infrastruktur lebih baik karena ada beberapa keluhan,” ujar Asep di Bandung, Minggu (22/8/2019).

Dijelaskannya, Pemprov Jabar harus banyak bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, khususnya mengenai permasalahan publik. Untuk itu, dirinya menyebut Pemprov perlu memiliki strategi agar perhatian terhadap warga perbatasan setara dengan yang ada di ibukota provinsi atau Bandung dan sekitarnya.

“Jadi kalau Provinsi Bogor Raya diwacanakan menurut saya tidak dalam konteks ilmiah, tetapi lebih kepada aspirasi untuk mengingatkan kepada Jawa Barat untuk memberikan perhatian pada Bogor Raya, coba lebih perhatian,” imbuhnya.

Meski begitu, Asep menilai jika wacana tersebut terimplementasikan, tidak akan berdampak negatif bagi Pemprov Jabar. Pasalnya, Jawa Barat hingga saat ini memiliki permasalahan yang kompleks dan serius, yakni soal pemerintahan, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya.

Isu tersebut mencuat karena masyarakat menganggap di provinsi baru akan ada DPRD, birokrasi pemerintahan, dan sejumlah aspek yang memudahkan mereka mendapatkan pelayanan. Sehingga, yang harus menjadi perhatian Pemprov Jabar adalah aspirasi terkait pelayanan dan kesejahteraan.

“Contohnya Cirebon dulu, sekarang Patimban ada di situ, Majalengka sekarang Bandara di situ, infrastruktur tol ada di sana, peningkatan sumberdaya IPM coba ditingkatkan,” pungkasnya.**

 

Reporter: Iman Mulyono

Editor: Ude D Gunadi

Berita Terkait

Tanggulangi Stunting, Pemkot Cimahi Salurkan Beras Fortifit untuk Ibu Hamil dan Menyusui
Pemkab Bandung Raih Penghargaan Pemerintah Kabupaten yang Informatif
BPBD Kota Cimahi Gelar Kegiatan Sekolah/Madrasah aman Bencana (SMAB)
Satpol PP Kota Cimahi Sita Puluhan Ribu Batang Rokok Ilegal
Dikky: TPS3R Salah Satu Solusi Permasalahan Sampah di Cekungan Bandung
252 PNS Purna Bhakti, Pj Wali Kota Bandung Ucapkan Terima Kasih Atas Dedikasi Selama Ini
HARI PANGAN SEDUNIA, DKPP Jabar Akan Diseminasi Pangan Lokal dan Kampanye Stop Boros Pangan
Pemkot Cimahi Apel Gelar Pasukan Siaga Darurat Bencana Geo-Hidrometeorologi

Berita Terkait

Sabtu, 16 November 2024 - 14:41 WIB

Tanggulangi Stunting, Pemkot Cimahi Salurkan Beras Fortifit untuk Ibu Hamil dan Menyusui

Jumat, 15 November 2024 - 19:47 WIB

Pemkab Bandung Raih Penghargaan Pemerintah Kabupaten yang Informatif

Kamis, 14 November 2024 - 17:43 WIB

BPBD Kota Cimahi Gelar Kegiatan Sekolah/Madrasah aman Bencana (SMAB)

Kamis, 14 November 2024 - 14:50 WIB

Satpol PP Kota Cimahi Sita Puluhan Ribu Batang Rokok Ilegal

Kamis, 14 November 2024 - 07:56 WIB

Dikky: TPS3R Salah Satu Solusi Permasalahan Sampah di Cekungan Bandung

Berita Terbaru

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

NASIONAL

Meutya Hafid Minta Platform Digital Perangi Judi Online

Sabtu, 16 Nov 2024 - 14:54 WIB