SAMARINDA,bipol.co – DPRD Provinsi Kalimantan Timur merespons positif keputusan Pemerintah Pusat memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yakni di kabupaten Panajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun di Samarinda, Selasa, mengatakan bahwa Kaltim paling siap menjadi tujuan pemindahan ibu kota karena di Kaltim telah tersedia lahan dan infrastruktur yang cukup representatif.
“Kaltim sudah punya jalan tol, selain itu secara geografis, kultur, dan budaya juga mendukung. Atas nama DPRD Kaltim, sangat mendukung rencana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim,” kata Samsun.
Samsun menambahkan pemindahan ibu kota negara ke Kaltim bakal memberikan dampak perubahan yang luar biasa di antaranya dari segi pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan banyak sektor lainnya, dan dampaknya akan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Bayangkan akan ada Rp460 triliun dana yang masuk ke Kaltim untuk pembangunan ibu kota negara. Maka dana itu akan menggerakkan berbagai sektor riil di Kaltim,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi III, Saefuddin Zuhri menambahkan, kebijakan yang telah diputuskan oleh Pemerintah Pusat terkait pemindahan ibu kota tersebut harus dikawal di daerah.
“Dewan akan mendukung penuh program pemerintah daerah untuk percepatan pemindahan ibu kota,” kata politisi Nasdem itu.
Zuhri berharap masyarakat Kaltim ikut berkiprah menjadikan Kaltim sebagai ibu kota negara sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, terutama kesiapan terkait dengan sumber daya manusia karena Kaltim bakal berubah menjadi kota dengan masyarakat yang sangat majemuk.
“Kementerian PPN/Bappenas telah merilis bahwa jika ibu kota negara pindah ke Kalimantan maka akan meningkatkan perdagangan antar wilayah dalam provinsi di Kalimantan dan juga antarprovinsi di Indonesia. Baik dari Pulau Jawa ke provinsi luar Jawa maupun antarprovinsi di luar Jawa,” jelas Zuhri.
Diketahui, Presiden RI Joko Widodo telah resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Hal itu diumumkan langsung di Istana Negara, Jakarta Pusat.
“Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019)
Pemerintah Pusat punya beberapa alasan dalam rencana pemindahan, di antaranya karena telah terjadi krisis ketersediaan air di pulau Jawa, konversi lahan terbesar juga terjadi di sana.
Selain itu, tingginya urbanisasi terkonsentrasi di Jakarta dan Jabodetabek, kemacetan dan kualitas udara tidak sehat serta rawan banjir tahunan hingga turunnya tanah dan muka air laut naik, juga menjadi salah satu pertimbangannya.(ant)
Editor : Herry Febriyanto
