SOREANG, bipol.co – Anggota DPRD Kabupaten Bandung, terutama bagi anggota baru yang baru saja dilantik ramai-ramai membuat rekening bank di bank yang selama ini telah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah.
Dari 55 anggota DPRD Kabupaten Bandung periode 2019-2024, sebanyak 32 orang merupakan anggota baru. Anggota baru ini diharuskan untuk membuat rekening, guna mentransfer gaji mereka sebagai anggota dewan, kecuali bagi mereka yang audah memiliki rekening bank yang telah ditunjuk tersebut.
Keterangan yang berhasil dihimpun, pembuatan rekening bank dilakukan beberapa hari sebelum pelantikan. Tak heran bila beberapa hari terakhir ini pihak bank tertentu hilir.mudik menjambangi gedung DPRD Kabupaten Bandung.
Pihak bank langsung mendatangi masing-masing fraksi untuk memberikan dokumen ketentuan persyaratan pembuatan rekening bank kepada masing-masing anggota dewan.
“Kami hanya menyampaikan kententuan membuka rekening, kalau soal pinjaman tidak tahu,” kata seorang petugas sebuah bank yang baru saja menjambangi ruangan fraksi di DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, siang tadi.
Sumber menyebutkan, tak sedikit dari anggota dewan yang sudah dilantik langsung mengajukan pinjaman. Namun tak sedikit pula yang enggan mengajukan.
Seperti diakui Dadan Konjala salah seorang anggota dewan dari Fraksi PDIP. Ia mengakui untuk sementara ini tidak mengajukan kredit ke bank.
“Untuk sementara ini saya tidak mengajukan kredit bank meski telah disodori oleh pihak bank, setelah berembug dengan keluarga rasanya berat juga, tapi enggak tahu kedepannya,” ujar anggota dewan yang biasa disapa Abah ini.
Dadan Konjala yang kembali menjadi anggota dewan periode 2019-2024 ini mengakui, setiap anggota dewan diharuskan untuk membuat rekening bank, guna mempermudah dalam transfer gaji mereka, termasuk bila yang bersangkutan mengajukan pinjaman.
“Setelah melihat flafon yang disodorkan pihak bank ternyata berat juga. Selain bunganya lumayan, juga ada potongan biaya kredit. Misalnya bila pinjam Rp 500 juta, jangka waktu lima tahun bunganya 12%, biaya provisi Rp 5 juta, asuransi Rp 16 juta lebih, tabungan wajb kredit Rp 11 juta lebih, biaya notaris Rp 2,5 juta. Total yang diterima hanya Rp 465, juta lebih,” kata Dadan Konjala.
Namun, ujar Dadan Konjala, tidak menutup kemungkinan, bagi anggota yang lain mungkin saja ada yang langsung mengajukan pinjaman karena kebutuhan mendesak.
Selain itu, ucap Dadan, sesuai ketentuan saat ini, diwajibakan setiap anggota dewan diharuskan menyetorkan 10 persen dari gaji mereka ke masing-masing partai.
Sementara Kabag Keungan Sekertariat DPRD Kabupaten Bandung, Andi Sopandi, mengatakan, masalah pijaman anggota dewan itu hak pribadi masing-masing anggota. Bahkan ia mengaku, tidak ada potongan apa pun dari pihak bagian keuangan.
“Kita hanya mendata kaitan rekening anggota dewan untuk memperlancar pembayaran gaji mereka. Jadi tidak tahu siapa dan berapa orang yang pinjam, itu hak meŕeka,” ujar Andi saat dimintai komentarnya di Sekertariat DPRD Kabupaten Bandung yang kebetulan didampingi pula Kabag Rapat dan Risalah Setwan Kabupaten Bandung, Irfan Ahmad.
Reporter : Deddy Ruswandi
Editor : Deden .GP
