BANDUNG,bipol.co – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai tidak ada persoalan dengan wacana pemindahan ibukota Jawa Barat dari Bandung ke wilayah lainnya. Hanya saja, diperlukan kajian mendalam dan komprehensif.
“Artinya semua dampak pemindahan baik birokrasi maupun aspek sosial benar-benar dipertimbangkan,” ujarnya melalui pesan singkat, Sabtu (31/08/2019).
Pada dasarnya, Dedi setuju dengan wacana pemindahan ibukota yang tentunya tidak hanya sekadar pindah, melainkan adanya kebutuhan mendesak. Menurutnya, kebutuhan tersebut harus berdampak pada pemerataan pembangunan.
“Pusat pemerintahan seharusnya sudah tepat di Bandung, yang perlu dibangun adalah pusat industri, karena berkaitan dengan produktivitas masyarakat Jawa Barat,” tuturnya.
Disinggung soal kepentingan politis dari wacana tersebut, Dedi menilai selalu ada dalam sebuah kebijakan. Terlebih, keputusan memindahkan ibukota pastinya tidak dilakukan sepihak karena ada peran parlemen yang harus memberikan persetujuan.
“Politik tidak selalu infrastruktur fisik, tetapi perlu juga infrastruktur sosial agar ketimpangan tidak terjadi. Terlebih, Jawa Barat bukan ibukota yang menjadi prioritas,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berencana memindahkan ibukota Jawa Barat dari Kota Bandung. Terdapat tiga wilayah yang telah diproyeksikan akan menjadi pusat pemerintahan Jawa Barat di masa depan.
Tiga wilayah tersebut dalam waktu mendatang disebut akan menjadi pusat pengembangan ekonomi baru. Sebut saja Tegalluar (Kabupaten Bandung) dan Walini (Kabupaten Bandung Barat) yang akan dilalui Kereta Cepat Bandung-Jakarta.
Adapun, Kertajati yang diproyeksikan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) segitiga Rebana (Cirebon-Patimban-Majalengka). Terlebih dengan adanya Bandara Kertajati atau pengembangan Aerocity yang cukup dekat dengan Pelabuhan Patimban.**
Reporter: Iman Mulyono
Editor : Herry Febriyanto
