JAKARTA, bipol.co – Tepat pada tanggal 20 Oktober 2019, Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang akan memimpin untuk lima tahun mendatang.
Berbagai program unggulan pun sudah disiapkan jauh-jauh hari, sekaligus sebagai amunisi kampanye pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
Program-program unggulan Jokowi-Ma’ruf, salah satunya terangkum dalam Visi Indonesia yang disampaikan Jokowi pada 14 Juli 2019 sebagai visi-misi pemerintahan ke depan.
Visi dan misi pertama adalah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur negara, Jokowi menyebutkan bahwa infrastruktur-infrastruktur besar telah dibangun.
Pada periode pertama pemerintahannya, Jokowi telah membuktikan akselerasi pembangunan infrastruktur yang dilakukannya secara gencar, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa.
Konsistensi pembangunan infrastruktur diperlukan sehingga pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur itu dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar.
Di antaranya jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara, dengan kawasan-kawasan produksi rakyat, industri kecil, ekonomi khusus, persawahan, perkebunan, tambak perikanan, serta pariwisata.
Kemudian, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang juga menjadi prioritas Jokowi-Ma’ruf untuk periode 2019-2024 karena pembangunan tak melulu bersifat fisik.
“Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, sejak hamil. Kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak-anak sekolah kita. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan,” katanya.
Jokowi meminta kesehatan menjadi perhatian untuk lima tahun ke depan, mulai dari pencegahan stunting atau kekerdilan, penurunan angka kematian ibu (AKI), serta angka kematian bayi.
Masih soal pembangunan SDM, Jokowi juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan, antara lain dengan membangun lembaga manajemen talenta, vokasional training, dan vokasional school.
Melalui lembaga-lembaga itu, pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi, serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta anak bangsa.
“Kita akan menyiapkan lembaga-lembaga khusus yang mengurus manajemen talenta ini. Kita akan mengelola talenta-talenta yang hebat yang bisa membawa negara ini bersaing secara global,” tegasnya.
Program berikutnya yang tidak kalah penting adalah menyangkut pertumbuhan ekonomi dengan mengundang investasi yang seluas-luasnya agar bisa membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya pula.
Menunjukkan keseriusannya, Jokowi menegaskan segala penghambat investasi harus dipangkas, mulai proses perizinan yang lambat, berbelit-belit, hingga adanya pungutan liar (pungli).
Reformasi birokrasi juga menjadi program lanjutannya, sebab Jokowi menginginkan birokrasi berbagai lembaga agar menjadi semakin sederhana, dan lincah, terutama dalam pelayanan pengurusan izin secara cepat.
Jokowi tidak ingin birokrasi terjebak pada pola zaman dahulu yang cenderung linier, monoton, dan terlena dengan zona nyaman, tetapi harus beradaptasi terhadap perkembangan zaman demi membangun Indonesia yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif.
Terakhir, Jokowi menyampaikan terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang harus fokus dan tepat sasaran agar memberikan manfaat bagi negara dan kesejahteraan rakyat.
Tiga kartu sakti
Bukan sekadar konsep, Jokowi-Ma’ruf Amin pun bakal merealisasikan program-program itu, di antaranya dalam bentuk tiga kartu yang bisa diakses oleh masyarakat penerima manfaat.
Pertama, Kartu Sembako Murah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga mereka bisa mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau.
Kalangan ibu-ibu dari kalangan MBR bisa membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang murah, mulai beras, minyak goreng, telur, dan sebagainya sehingga kebutuhan gizi anak dan keluarga terpenuhi.
Tak main-main, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp28,1 triliun yang digunakan untuk membantu sekitar 15,6 juta keluarga miskin di Indonesia dalam bentuk bantuan pangan atau Kartu Sembako pada 2020.
Dana tersebut masuk dalam APBN 2020 untuk peningkatan kesejahteraan MBR, miskin, dan rentan miskin senilai Rp372,5 triliun, sebagaimana disampaikan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.
Setiap keluarga miskin tersebut akan mendapatkan bantuan senilai Rp150.000, atau naik dari sebelumnya yaitu sebesar Rp110.000.
Langkah tersebut merupakan awal perbaikan, pemantapan, dan perluasan dari kebijakan yang sudah ada sebelumnya, yakni Bantuan Pemerintah Non-Tunai (BPNT) karena dinilai belum tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin.
Ke dua, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagai bantuan bagi masyarakat tidak mampu agar bisa mendapatkan beasiswa pendidikan tinggi, baik di universitas dalam mau pun luar negeri.
Pada periode pertama pemerintahannya, Jokowi telah mengeluarkan kartu yang sama, yakni KIP, namun hanya untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, sehingga KIP Kuliah bisa dikatakan kelanjutan dan perluasan program sebelumnya.
“Di bidang kesejahteraan sosial, kami akan keluarkan KIP. Kita harap anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa kuliah dengan kartu ini,” kata Jokowi, saat memaparkan visi misi dalam debat kelima Pemilu Presiden 2019 yang digelar di Jakarta, Sabtu (13/4).
Selain itu, KIP Kuliah akan melengkapi program pendidikan beasiswa afirmasi dan Bidik Misi di tingkat perguruan tinggi sehingga semakin membantu masyarakat untuk dapat menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang sarjana (S1).
Ke tiga, Kartu Pra-Kerja yang diberikan kepada lulusan SMA/SMK, perguruan tinggi, yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), mau pun yang belum bekerja.
Dengan kartu ini, pemerintah akan melakukan pemberian pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan, baik di dalam mau pun luar negeri.
Tujuannya, setelah mendapatkan pelatihan ini calon pekerja akan disalurkan ke perusahaan atau yang belum bekerja mendapatkan insentif khusus bagi pemegang kartu ini.
Dengan kartu ini, Jokowi ingin memastikan warganya untuk mempunyai keterampilan kerja yang mencukupi, sebab mereka akan dilatih melalui 3.000 balai latihan kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pemerintah pun telah menyiapkan dana Rp10 triliun pada APBN 2020 untuk dua juta orang yang berhak menerima Kartu Pra-Kerja dalam rangka mempersiapkan generasi muda melalui pelatihan kerja.
“Dana untuk Kartu Pra-Kerja dicadangkan dalam pos anggaran Bendahara Umum Negara (BUN),” tutur Askolani.
Namun, pemerintah masih mengkaji tentang kementerian atau lembaga yang berhak untuk mengakomodasi program itu, sebab rencananya akan ditetapkan satu kementerian atau lembaga yang mengelola Kartu Pra-Kerja.* ant
Editor: Hariyawan
