BANDUNG, bipol.co- Pengamat Pemerintahan dari Universitas Katolik Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, mengatakan ada sedikit perubahan kebijakan Jokowi dalam menentukan menteri yang dinilai berbeda jika dibandingkan pada periode sebelumnya.
Menurutnya, pada periode pertama pada 2014, Jokowi menginginkan tiga kriteria menteri pertama yang mempunyai kapabilitas dan integritas. Ke dua, punya loyalitas hanya kepada presiden dan yang ke tiga tidak merangkap sebagai pengurus partai.
“Sekarang ternyata banyak pengurus partai yang masuk. Ada Prabowo, Erlangga, Jhoni G. Plate, semuanya orang-orang partai struktural,” kata Asep Warlan saat di hubungi via telpon seluler, Rabu (23/10/2019).
Dikatakan Asep Warlan, pengurus partai apalagi ketua umum ditakutkan tidak fokus kepada pekerjaan pada pemerintahan. Apalagi orang partai menjelang momen pemilu sibuknya minta ampun. Perlu terjun ke daerah dan segala macam. Hal itu harus disadari untuk diingatkan kembali apakah mereka mau jadi pengurus partai apa tidak.
“Seharusnya Pak Jokowi secaran tegas kalau sudah masuk mentri, lepaskanlah jabatan di struktur partai,” tegasnya.
Menurutnya, Jokowi menginginkan betul-betul orang yang bersih dari berbagai kasus. Konon, menteri sekarang ada yang pernah berhubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dikatakan Asep,tahun 2014 Jokowi pernah meminta saran kepada KPK, karena KPK punya data siapa saja orang-orang yang berhubungan dengan KPK.
“Tapi sekarang tidak pernah dibahas lagi. Artinya, Jokowi agak sedikit spekulatif untuk menempatkan mungkin saja orang yang bermasalah tapi tetap ditempatnya di dalam kabinetnya,” tutupnya.**
Reporter: Abdul Basir
Editor: Hariyawan
