JAKARTA, bipol.co – Golkar akan menggelar musyawarah nasional (munas) untuk memilih ketua umum yang baru pekan depan. Pendaftaran calon ketua umum pun sudah mulai dibuka hari ini.
“Mulai besok (hari ini), sampai tanggal 2. Nanti (mekanismenya) masukkan persyaratan-persyaratannya, seperti kartu anggota, terus pernah menjadi pengurus segala macam,” kata Ketua Panitia Pengarah Munas Golkar, Melchias Mekeng seusai pleno di DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (26/11/2019).
Mekeng mengatakan, saat ini persiapan Munas sudah mencapai 85 persen. Dia mengungkapkan, paling tidak lusa, persiapan sudah final.
“Jadi forum yang mengesahkan itu di Munas kita hanya menyampaikan bahwa ini sudah kita kerjakan. Kalau soal OC semua sudah siap, EO nya sudah bekerja. Tempatnya sudah ada, udah kita cek, semua sudah bisa dibilang sudah 85% sudah siap, besok dan lusa sudah sempurna,” ujarnya.
Untuk teknis pemilihan, kata Mekeng, akan diputuskan dalam Munas. Dia menjelaskan, nantinya para kader bersama-sama akan memutuskan apakah pemilihan dilakukan dengan sistem one man one vote atau aklamasi.
“One man One vote itu kan bisa berbagai macam cara, bisa melalui surat dukungan bisa melalui voting. Itu nanti di forum munas yang memutuskan pesertanya. Ada DPD tingkat 2 DPD tingkat 1 dan organisasi yang lain. Jadi biar mereka yang memutuskan bukan DPP memutuskan karena mereka yang punya suara,” tuturnya.
Sementara terkait aklamasi, Politikus Golkar itu menjelaskan opsi tersebut memang masih terbuka. Namun, kata Mekeng, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk melakukan aklamasi.
“Aklamasi tidak dilarang selama syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi aklamasi atau musyawarah mufakat atau melalui pemilihan itu mekanisme,” kata Mekeng.
Mekeng pun memastikan bahwa munas akan berlangsung demokratis. Nantinya, kata dia, baik melalui musyawarah ataupun voting, keputusannya akan ditentukan di dalam Munas.
“Iya terbuka karena itu dibahas satu persatu. Ini kan (ada) rancangan keputusan, baru rancangan. Nanti diputuskan di dalam Munas. Perdebatannya terjadi di Munas, kalau mereka menyetujui melalui mekanisme surat dukungan ya pakai itu. Tapi kalau mereka menginginkan voting ya kita harus voting,” katanya.*
Editor: Hariyawan
