“Dari sejak awal kita sudah seperti itu, lihat di Papua, contoh yang paling nyata Pak Lucas, adalah bupati dan gubernur, dari bupati sampai gubernur dua periode diusung PKS, kan tidak ada masalah, sesuai dengan kondisi kebatinan di daerah itu,” kata Presiden PKS, Sohibul Iman seusai Rapat Kerja Fraksi PKS se-Indonesia di Jakarta, Kamis (5/12).
PKS memberikan kebebasan kepada kepada DPD dan DPW-nya untuk menjaring calon yang dianggap tepat serta berkoalisi dengan partai politik manapun ketika mengusung calon kepala daerah di Pilkada 2020.
Kalau PKS mengatur batasan pada pengurus di daerah dalam berkoalisi, maka menurut Sohibul nantinya malah akan mengakibatkan kekakuan-kekakuan ketika mengikuti kontestasi Pilkada.
“Pilkada ini targetnya sudah jelas dan juga bagaimana koalisinya, formatnya juga sudah kita berikan berupa kebijakan, jadi saya kira jelas lah,” katanya.
PKS memutuskan untuk meningkatkan target kemenangan pada Pilkada serentak 2020, parpol tersebut ingin menang setidaknya 60 persen dari seluruh gelaran pemilihan kepala daerah yang diikuti pada 2020.
“Pada tiga kali pilkada yang lalu keikutsertaan kita yaitu sekitar 90 persen, nah di 2020 dari 270 pilkada setidaknya kita bisa mengikuti 90 persen, dan 60 persennya kita menangkan dengan berkoalisi bersama partai lain,” ujarnya. (ant)
