Larangan ASN Bercadar : Harus Bijak Buat Kebijakan

- Editor

Sabtu, 7 Desember 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA.bipol.co- Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan mengatakan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin harus bijak membuat kebijakan soal larangan ASN bercadar dan celana cingkrang.

“Jangan main pikir semalam langsung bikin Permen bikin apa gitu, harus ada ‘testing the water’ dulu lah, cek dulu publik, jangan langsung tanda tangani SK,” kata Djohermansyah Djohan di sela kegiatan diskusi “Meracik Pegawai Negeri Super” di Jakarta, Sabtu (7/12).

Djohermansyah mengingat kabinet jangan tergesa-gesa memutuskan sesuatu demi menunjukkan kinerja mereka sebagai menteri yang telah dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo.

“Mungkin ini masih ‘honeymoon’ lah ya kan, jadi menteri baru, pas ingat langsung wujudkan dalam kebijakan,” kata dia.

Menurut Djohermansyah, tidak ada salahnya ASN menggunakan cadar atau celana cingkrang selama mereka menunjukkan kinerja mereka dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban.

Kemudian, pola kerja saat ini lanjutnya sudah mulai berubah, yaitu dengan pola mengakomodasi gaya hidup pekerja guna meningkatkan kinerja.

Hal itu terlihat dari kantor maupun korporasi belakangan ini memberikan kebebasan pekerjanya untuk menerapkan gaya hidup mereka dalam dunia kerja.

“Kita lihat korporasi, anak muda milenial itu bajunya kaos saja, kasual, sepeda brompton. Dunia sekarang makin membuka ruang untuk berpakaian kasual, yang nyaman bagi pekerja, kalau nyamannya cingkrang itu yang cocok, ‘what’s wrong’,” kata Djohermansyah.

Wacana pelarangan penggunaan hijab, cadar atau celana cingkrang perlu dipertimbangkan karena bisa saja membuat pegawai menjadi tidak nyaman, sehingga membuat mereka jadi tidak optimal dalam bekerja.

“Bukan di situ caranya kita mengatur pegawai, itu membuat pegawai tidak nyaman. Memang negara tanpa pegawai yang mendukungnya bisa menggerakkan roda pemerintahan?,” ujarnya. (ant)

Editor   Deden .GP

Berita Terkait

KPU Jabar dan Kabupaten Bandung Touring Demokrasi Road to 27 November 2024
Kadin Kab.Bandung Barat Selenggarakan Dialog Terbuka Calon Bupati-Wakil Bupati
Bakesbangpol Kabupaten Bandung Ajak Ormas dan LSM Sukseskan Pilkada Damai, Masyarakat Tidak Golput
KPU Kabupaten Bandung Lakukan Bimtek Terhadap 314 Anggota PPK
Gun Gun Gunawan Minta Masyarakat Jangan Ragu untuk Melaporkan bila Terjadi Pelanggaran Pilkada
Melalui PAW, Agus Setiawan Resmi jadi Anggota DPRD Kabupaten Bandung Gantikan Gun Gun Gunawan
Legislator NasDem Imam Soetanto Harap Paslon Terpilih Perhatikan Generasi Muda untuk Berkarya
Atas Perintah Ketum, Agus Yasmin Tegaskan Kader NasDem Harus Menangkan Ilham Habibi dan Kang DS
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 16 November 2024 - 08:28 WIB

KPU Jabar dan Kabupaten Bandung Touring Demokrasi Road to 27 November 2024

Kamis, 14 November 2024 - 13:41 WIB

Kadin Kab.Bandung Barat Selenggarakan Dialog Terbuka Calon Bupati-Wakil Bupati

Rabu, 13 November 2024 - 19:57 WIB

Bakesbangpol Kabupaten Bandung Ajak Ormas dan LSM Sukseskan Pilkada Damai, Masyarakat Tidak Golput

Selasa, 12 November 2024 - 20:23 WIB

KPU Kabupaten Bandung Lakukan Bimtek Terhadap 314 Anggota PPK

Senin, 11 November 2024 - 14:04 WIB

Gun Gun Gunawan Minta Masyarakat Jangan Ragu untuk Melaporkan bila Terjadi Pelanggaran Pilkada

Berita Terbaru

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

NASIONAL

Meutya Hafid Minta Platform Digital Perangi Judi Online

Sabtu, 16 Nov 2024 - 14:54 WIB