Ia mengatakan, itu bentuk ketegasan pemerintah Provinsi Jawa Barat memberantas penambangan liar alias ilegal di sana.
Semua wakil bupati dan wakil wali kota hadir pada rapat koordinasi ini. Ia berujar pertambangan yang belum tertib secara administrasi maupun tata cara pertambangan bisa merusak lingkungan sekaligus merugikan masyarakat.
“Masih banyak yang belum tertib dan menyalahi tata cara penambangan sehingga terjadi dampak lingkungan yang merugikan masyarakat. Dan ini (tutup tambang ilegal) juga merupakan arahan langsung dari Bapak Presiden,” ucap dia.
Aktivitas tambang ilegal ini pun disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana longsor dan banjir di Jabar. Sehingga pemerintah wajib menindak dengan tegas para penambang ilegal itu. (net)