AHY Rampingkan Jumlah Departemen DPP Demokrat 2020-2025

- Editor

Kamis, 16 April 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.* ant.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.* ant.

JAKARTA, bipol — Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), merampingkan jumlah departemen dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat periode 2020-2025.

“Departemen yang semula berjumlah 65 di struktur DPP yang lalu, kami validasi dan rampingkan menjadi 11 departemen,” kata AHY saat mengumumkan struktur kepengurusan DPP Partai Demokrat 2020-2025 dalam video Instagram yang dirilis di Jakarta, Rabu (15/4/2020) malam.

Ketua dari 11 departemen tersebut adalah:

  1. Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional, diketuai Didi Irawadi Syamsuddin
  2. Departemen Politik dan Pemerintahan, diketuai Umar Arsal
  3. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, diketuai Didik Mukrianto
  4. Departemen Pertanian, Kehutanan, dan Kemaritiman, diketuai Muslim
  5. Departemen Infrastruktur dan Perhubungan, diketuai Michael Wattimena
  6. Departemen Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi, diketuai Linda Megawati
  7. Departemen Energi, Lingkungan Hidup, Riset, dan Teknologi, diketuai Rusda Mahmud
  8. Departemen Agama dan Sosial, diketuai Munawar Fuad Nuh
  9. Departemen Kesehatan dan Ketenagakerjaan, diketuai Aliyah Mustika Ilham
  10. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, serta Pemuda dan Olahraga, diketuai Dede Yusuf
  11. Departemen Perekonomian Nasional, diketuai Sartono Hutomo

AHY mengatakan sebelas departemen tersebut akan menjadi mitra bagi Fraksi Partai Demokrat DPR yang berada di 11 komisi parlemen.

“Tugas utamanya adalah untuk membuat kajian-kajian strategis sesuai dengan bidang masing-masing sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada ketua umum dalam menentukan kebijakan-kebijakan serta sikap partai dalam berbagai isu,” kata dia.

Selain itu, AHY merampingkan juga 13 badan dalam struktur DPP 2015-2020 yang terdiri atas 10 divisi, 1 badan, 1 komisi, dan 1 pusat pengembangan menjadi hanya 8 badan, yaitu:

  1. Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), dikepalai Andi Arief
  2. Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK), dikepalai Herman Khaeron
  3. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), dikepalai Herzaky Mahendra Putra
  4. Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra), dikepalai Ossy Dermawan
  5. Badan Doktrin, Pendidikan, dan Pelatihan (Badiklat), dikepalai Yudha Pratomo Mahyuddin
  6. Badan Pembinaan Jaringan Konstituen, dikepalai Zulfikar Hamonangan
  7. Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, dikepalai Ali Muhammad Johan Suharli
  8. Badan Hukum dan Pengamanan Partai, dikepalai Ardy Mbalembout

“Tugas dari delapan badan tersebut adalah sebagai unsur pelaksana utama dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan, program, dan juga kegiatan partai,” kata AHY.* ant

Editor: Hariyawan

 

Berita Terkait

Peringati Hari Lahir ke 27, Ribuan Kader PKB Hadiri Istigosah Kubro, H Cucun Sampaikan Kontribusi Nyata
Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung dan Banggar Kunker ke DPRD Provinsi Jabar
Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, Ketua Komisi II DPR RI: Harus ada Norma Transisi
Puan Maharani dan Sumi Dasco Akui Belum Terima Surat Pemakzulan Gibran
Pansus 5 DPRD Kab Bandung Rampung Bahas Raperda Penetapan 270 Desa, Ini Harapan Fraksi PKS
DPR RI Dikabarkan Bakal Bacakan Surat Pemakzulan Gibran
Dadang Suryana Nilai Bupati Selesaikan Program 100 Hari Kerja dengan Baik
FPP TNI Surati MPR DPR Minta Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Ini Isi Suratnya…

Berita Terkait

Minggu, 27 Juli 2025 - 11:46 WIB

Peringati Hari Lahir ke 27, Ribuan Kader PKB Hadiri Istigosah Kubro, H Cucun Sampaikan Kontribusi Nyata

Kamis, 17 Juli 2025 - 20:08 WIB

Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung dan Banggar Kunker ke DPRD Provinsi Jabar

Sabtu, 28 Juni 2025 - 14:33 WIB

Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, Ketua Komisi II DPR RI: Harus ada Norma Transisi

Rabu, 25 Juni 2025 - 10:42 WIB

Puan Maharani dan Sumi Dasco Akui Belum Terima Surat Pemakzulan Gibran

Rabu, 25 Juni 2025 - 08:24 WIB

Pansus 5 DPRD Kab Bandung Rampung Bahas Raperda Penetapan 270 Desa, Ini Harapan Fraksi PKS

Berita Terbaru