Pilkada Depok Ajang Tarung Petahana Rawan Politasi ASN

- Editor

Selasa, 8 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA.bipol.co- Analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyebutkan bahwa Pilkada Depok 2020 rentan jadi ajang politisasi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota.

Pasalnya, dua kandidat yang bertarung dalam Pilkada Depok sama-sama petahana, yakni Mohammad Idris versus wakilnya saat ini, Pradi Supriatna.

“Gontok-gontokan di dalam pasti, perang dingin di internal ASN pasti ada. Di satu kantor departemen di Depok, misalnya, itu pasti isinya sudah terbelah antara yang ke Pradi dan ke Idris,” kata Adi kepada Kompas.com, Senin (7/9/2020).

Menurut dia, fenomena menarik ASN dalam pusaran politik praktis bukan hanya terjadi sekali atau dua kali, namun seakan menjadi fenomena lumrah setiap kali menjelang pemilu.

Adi berujar, ASN dianggap punya modal yang cukup kuat untuk mempromosikan salah satu calon di jejaring akar rumput.

Di samping itu, dalam beberapa hal, sebagian ASN cenderung “genit” ketika pemilu menjelang, dengan merapat ke salah satu kubu yang dianggap berpeluang besar menang demi keberlangsungan kariernya.

“Ada (sikap politik ASN) yang ditunjukkan dan tidak ditunjukkan. Namun, biasanya di level teknis dan praktis, bisa dilihat seberapa sering mereka nongkrong dengan siapa. Itu sudah terlihat mereka mendukung siapa,” ungkap Adi.

“Di level ASN juga mereka pasti sudah tahu siapa mendukung siapa, dan siapa tidak mendukung siapa. Mereka tahu sama tahu,” ujarnya.

Depok 2020 akhirnya mengerucut ke 2 kubu saja setelah pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU ditutup pada Minggu (6/9/2020).

Kedua kandidat adalah petahana yang memilih “pisah ranjang” dan beralih head to head pada Pilkada Depok 9 Desember 2020.

Wali Kota Depok Mohammad Idris, kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS, bakal berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya.

Ia berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono yang telah 2 periode duduk di DPRD Jawa Barat.

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil wali kota saat ini sekaligus Ketua DPC Gerindra Depok, akan berusaha mendepak Idris lewat pilkada.

Ia berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2019 lalu. [Net]

Editor: Fajar Maritim

Berita Terkait

Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 di DPR, Jokowi: Itu Hak Demokrasi
Jokowi Imbau Jangan Teriak Kecurangan Bawa ke Bawaslu dan MK, Begini Reaksi BW …
Pernyataan Menohok TPN Ganjar-Mahfud: Tidak Perlu Pemilu Kalau Pelaksanaannya Semacam Ini
Di TPS Tangsel Anies Menang, Suara Prabowo dari 86 Ditulis Jadi 866
Pj Gubernur Jabar Antri Gunakan Hak Pilih di TPS 15: Warga Jabar Pemilih yang Cerdas
Bey Machmudin Tinjau Pencoblosan ke Sejumlah TPS di Kota Bandung
Pj. Wali Kota Cimahi dan Forkopimda Monitoring Persiapan Pemilu 2024, Pj Gubernur Jabar di TPS 29 Baros
Timnas Anies-Muhaimin Sinyalir Ada Potensi Kecurangan Pemilu Melalui Penyalahgunaan Sistem IT KPU

Berita Terkait

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:53 WIB

Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 di DPR, Jokowi: Itu Hak Demokrasi

Sabtu, 17 Februari 2024 - 15:09 WIB

Jokowi Imbau Jangan Teriak Kecurangan Bawa ke Bawaslu dan MK, Begini Reaksi BW …

Sabtu, 17 Februari 2024 - 12:01 WIB

Pernyataan Menohok TPN Ganjar-Mahfud: Tidak Perlu Pemilu Kalau Pelaksanaannya Semacam Ini

Kamis, 15 Februari 2024 - 20:25 WIB

Di TPS Tangsel Anies Menang, Suara Prabowo dari 86 Ditulis Jadi 866

Kamis, 15 Februari 2024 - 12:02 WIB

Pj Gubernur Jabar Antri Gunakan Hak Pilih di TPS 15: Warga Jabar Pemilih yang Cerdas

Kamis, 15 Februari 2024 - 11:53 WIB

Bey Machmudin Tinjau Pencoblosan ke Sejumlah TPS di Kota Bandung

Rabu, 14 Februari 2024 - 14:09 WIB

Pj. Wali Kota Cimahi dan Forkopimda Monitoring Persiapan Pemilu 2024, Pj Gubernur Jabar di TPS 29 Baros

Rabu, 14 Februari 2024 - 08:51 WIB

Timnas Anies-Muhaimin Sinyalir Ada Potensi Kecurangan Pemilu Melalui Penyalahgunaan Sistem IT KPU

Berita Terbaru