Bawaslu Ingatkan Pendamping Desa dan PKH Netral di Pilkada Karena Digaji Negara

- Editor

Jumat, 11 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SOREANG.bipol.co- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung, mengingatkan agar tenaga Pendamping Desa dan Pendamping Keluarga Harapan (PKH) untuk tidak masuk ke wilayah politik praktis termasuk Pilkada Serentak 2020.

Hal itu disampaikan Bawaslu Kabupaten Bandung karena mendapat informasi soal mobilisasi tenaga Pendamping Desa dan PKH dalam percakapan grup WhatsApp untuk memilih pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020.

“Kami menerima informasi adanya mobilisasi tenaga Pendamping Desa. Informasi yang kami terima dalam bentuk percakapan di WhatsApp grup yang telah di screenshot,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia, Jumat, (11/9).

Tak hanya Pendamping Desa, Bawaslu juga menerima adanya mobilisasi serupa kepada tenaga Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung.

Menurut Hedi, Pendamping Desa harus bersikap netral dalam melaksanakan tugas pendampingan menjelang pelaksanaan Pilkada Bandung 2020.  

Sehingga pendamping tidak menyalahgunakan peran pendampingannya sekaligus mempengaruhi warga untuk mendukung bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bandung.

“Pada intinya siapa saja yang digaji menggunakan APBN maupun APBD harus netral. Artinya bukan hanya TNI, Polri, dan ASN saja yang harus netral, tapi juga tenaga pendamping, karena gajinya juga bersumber dari anggaran pemerintah, yakni APBN atau APBD,” ujarnya.

Atas laporan yang masuk tersebut, kata Hedi, Bawaslu akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait yang membawahi kedua tenaga pendamping. Bawaslu sendiri belum bisa menindak, karena saat ini belum ada penetapan pasangan calon, belum ada pasal yang bisa menjerat tindakan yang bisa menjadi tindakan pidana tersebut.

Hedi menilai, baik Pendamping Desa maupun PKH sama-sama merupakan kelompok strategis yang bersentuhan dengan masyarakat di tingkat akar rumput. 

“Secara normatif, tentu menjadi kewajiban kami untuk mengingatkan mereka agar bisa menempatkan pada posisi netral,” katanya. (deddy)

Editor: Fajar Maritim

Berita Terkait

Pemerintah Daerah Terkontributif, Kabupaten Bandung Raih Golden Winner dari LLDIKTI 
Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 di DPR, Jokowi: Itu Hak Demokrasi
Tahun 2023 Bencana di Jabar Capai 2.049 Kejadian, Pj. Sekda Minta Jalin Terus Sinergi dan Kolaborasi
DLH Kabupaten Bandung Tindaklanjuti Hasil Musrenbang Kecamatan, Ketua Komisi C Harap Anggaran Tepat Sasaran
Pj Bupati dan Disdukcapil Purwakarta Raih Penghargaan dari Provinsi Jabar
Pj Wali Kota Targetkan BPBD Kota Bandung Harus Terbentuk Paling  Lambat Tahun 2025
BNN Kota Bandung Bangun Gedung Pusat Rehabilitasi, November 2024 Siap Beroperasi
Jokowi Imbau Jangan Teriak Kecurangan Bawa ke Bawaslu dan MK, Begini Reaksi BW …

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 07:20 WIB

Pemerintah Daerah Terkontributif, Kabupaten Bandung Raih Golden Winner dari LLDIKTI 

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:53 WIB

Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 di DPR, Jokowi: Itu Hak Demokrasi

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:32 WIB

Tahun 2023 Bencana di Jabar Capai 2.049 Kejadian, Pj. Sekda Minta Jalin Terus Sinergi dan Kolaborasi

Selasa, 20 Februari 2024 - 12:54 WIB

Pj Bupati dan Disdukcapil Purwakarta Raih Penghargaan dari Provinsi Jabar

Senin, 19 Februari 2024 - 10:48 WIB

Pj Wali Kota Targetkan BPBD Kota Bandung Harus Terbentuk Paling  Lambat Tahun 2025

Minggu, 18 Februari 2024 - 15:41 WIB

BNN Kota Bandung Bangun Gedung Pusat Rehabilitasi, November 2024 Siap Beroperasi

Sabtu, 17 Februari 2024 - 15:09 WIB

Jokowi Imbau Jangan Teriak Kecurangan Bawa ke Bawaslu dan MK, Begini Reaksi BW …

Sabtu, 17 Februari 2024 - 14:40 WIB

Raih 5 Penghargaan Bergengsi, Pemkab Purwakarta Terus Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Berita Terbaru