Laporan BPK Kerap untuk Memeras Kepala Daerah

- Editor

Jumat, 11 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi menyerahkan tiga buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap kinerja keuangan DPD RI kepada Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattaliti di Kantor DPD RI, kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (10-8-2020). (net)

Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi menyerahkan tiga buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap kinerja keuangan DPD RI kepada Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattaliti di Kantor DPD RI, kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (10-8-2020). (net)

JAKARTA.bipol.co – Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi menyatakan laporan hasil pemeriksaan lembaganya kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memeras orang atau kelompok tertentu, termasuk kepala daerah.

“Berkali-kali kami sudah mendapatkan komplain dari beberapa pihak karena hasil pemeriksaan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, misalnya memeras kepala daerah segala macam,” kata Achsanul Qosasi dalam diskusi publik yang digelar Ombudsman secara daring di Jakarta, Kamis (10/9).

Padahal, kata dia, pihak-pihak tak bertanggung jawab tersebut tidak mengetahui substansi dari laporan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK.

Achsanul mengatakan bahwa BPK kini lebih memilih untuk menyampaikan laporan mereka kepada DPR melalui berkas dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

“Kami tidak melayani satu per satu permintaan rakyat karena akan kerepotan bagi kami apabila semua perorangan datang ke BPK meminta laporan,” katanya.

Dengan memberikan kepada DPR, lanjut dia, masyarakat yang ingin memperoleh laporan BPK bisa langsung menghubungi para wakil mereka di parlemen.

“Siapa pun yang berkepentingan sebenarnya terhadap pemeriksaan BPK, wakilnya sudah memiliki. Wakil rakyat bapak ibu semua sudah memiliki ada di DPR,” ujar Achsanul.

Namun, Achsanul mengakui masih terdapat sejumlah masyarakat yang masih datang langsung kepada BPK untuk meminta laporan tersebut.

Terhadap hal yang demikian, dia mengatakan bahwa pihaknya masih tetap memberikan pelayanan dengan lebih selektif dan berhati-hati.

“Cuma memang kami hati-hati untuk memberikan laporan ini kepada orang-orang,” katanya. (net)

Editor Deden .GP

Berita Terkait

Operasi KRYD, Personil Gabungan Berhasil Gagalkan Peredaran Miras di Garut
Diduga Terlibat Produksi Film Porno, Selebgram Ini Akhirnya Ditangkap Polisi
Polisi Tangkap Pelaku Ancam Tembak Anies Saat Live TikTok, Anies Baswedan Apresiasi
Negatif Narkoba Saipul Jamil Dibebaskan: Saya Siap Beraktivitas Lagi
MA Tolak Gugatan PKPU Syarat Capres-Cawapres
Saipul Jamil Akui Tak Pernah Sentuh Narkoba, Tak Menyangka Bekerja Satu Tahun Asistennya Pemakai
Mobil Saipul Jamil Terjebak dan Digerebek Polisi di Halte Transjakarta, Diduga karena Kasus Narkoba
Dugaan Kasus Korupsi Tata Niaga Komoditas Emas, Penyidik Kejagung Geladah Kantor UBPPLM
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 20 Februari 2024 - 08:21 WIB

Operasi KRYD, Personil Gabungan Berhasil Gagalkan Peredaran Miras di Garut

Rabu, 24 Januari 2024 - 22:36 WIB

Diduga Terlibat Produksi Film Porno, Selebgram Ini Akhirnya Ditangkap Polisi

Sabtu, 13 Januari 2024 - 17:48 WIB

Polisi Tangkap Pelaku Ancam Tembak Anies Saat Live TikTok, Anies Baswedan Apresiasi

Selasa, 9 Januari 2024 - 14:53 WIB

Negatif Narkoba Saipul Jamil Dibebaskan: Saya Siap Beraktivitas Lagi

Minggu, 7 Januari 2024 - 15:40 WIB

MA Tolak Gugatan PKPU Syarat Capres-Cawapres

Sabtu, 6 Januari 2024 - 20:53 WIB

Saipul Jamil Akui Tak Pernah Sentuh Narkoba, Tak Menyangka Bekerja Satu Tahun Asistennya Pemakai

Sabtu, 6 Januari 2024 - 09:06 WIB

Mobil Saipul Jamil Terjebak dan Digerebek Polisi di Halte Transjakarta, Diduga karena Kasus Narkoba

Sabtu, 30 Desember 2023 - 21:38 WIB

Dugaan Kasus Korupsi Tata Niaga Komoditas Emas, Penyidik Kejagung Geladah Kantor UBPPLM

Berita Terbaru