Bawaslu Indramayu: Kasus Mobilisasi ASN Sudah Dilimpahkan ke KASN

- Editor

Selasa, 22 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

INDRAMAYU.bipol.co- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menemukan sedikitnya 17 pelanggaran selama proses dan tahapan penyelenggaraan Pilkada Indramayu. Ke-17 kasus pelanggaran itu melibatkan KPU, PPS dan ASN (Aparatur Sipil Negara).

Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Nurhadi mengatakan jenis pelanggaran yang menjadi temuan terbanyak menyangkut pelanggaran administrasi. Sedangkan temuan pelanggaran menonjol yakni mobilisasi dukungan ASN pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).

“Sebagian kasus masih dalam proses, namun ada juga yang dihentikan karena tidak cukup bukti,” jelas Nurhadi, Selasa (22/9).

Khusus kasus mobilisasi ASN pada DPPKB Indramayu, kata Nurhadi, kasusnya kini telah dilimpahkan ke Komite ASN melalui Bawaslu Pusat. 

Pelimpahan kasus itu didasarkan pada hasil pemeriksaan awal Bawaslu Indramayu yang menyimpulkan kasus itu layak diteruskan.

“Sudah, kami sudah limpahkan ke Bawaslu Pusat untuk diteruskan ke KASN. Kita tunggu perkembangannya nanti,” kata Nurhadi.

Sekadar informasi, kasus mobilisasi dukungan ASN DPPKB itu mulai ramai di publik saat beredar blanko berisi pernyataan dukungan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) belum lama ini. Baru sepekan muncul kasus serupa dari DPPKB. Kali ini PLKB menggandeng TPD (Tenaga Penggerak Desa) Kabupaten Indramayu membuat video dukungan serupa untuk calon bupati (cabup) tertentu.

Menanggapi kasus DPPKB,  Plt.Bupati Indramayu Taufik Hidayat menjamin tidak akan adanya keterlibatan ASN dalam proses pilkada. Ia secara tegas telah melarang seluruh ASN dalam jajarannya agar tidak terlibat kegiatan apapun yang bersinggungan dengan kontestasi peserta pilkada.

“Seluruh ASN saya tekankan tetap pada kewajiban melayani masyarakat. Tentu akan ada sangsi tegas jika mereka dengan sengaja ikut dalam politik praktis, ” tegas Taufik. [sob]

Editor: Fajar Maritim

Berita Terkait

Pemerintah Daerah Terkontributif, Kabupaten Bandung Raih Golden Winner dari LLDIKTI 
Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 di DPR, Jokowi: Itu Hak Demokrasi
Tahun 2023 Bencana di Jabar Capai 2.049 Kejadian, Pj. Sekda Minta Jalin Terus Sinergi dan Kolaborasi
DLH Kabupaten Bandung Tindaklanjuti Hasil Musrenbang Kecamatan, Ketua Komisi C Harap Anggaran Tepat Sasaran
Pj Bupati dan Disdukcapil Purwakarta Raih Penghargaan dari Provinsi Jabar
Hari Jadi ke-211 Kabupaten Garut, Menkop UKM Resmikan Rumah Produksi Bersama
Pj Wali Kota Targetkan BPBD Kota Bandung Harus Terbentuk Paling  Lambat Tahun 2025
Jokowi Undang Surya Paloh Makan Malam, Apa yang Dibicarakan Masih Misteri

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 07:20 WIB

Pemerintah Daerah Terkontributif, Kabupaten Bandung Raih Golden Winner dari LLDIKTI 

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:53 WIB

Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 di DPR, Jokowi: Itu Hak Demokrasi

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:32 WIB

Tahun 2023 Bencana di Jabar Capai 2.049 Kejadian, Pj. Sekda Minta Jalin Terus Sinergi dan Kolaborasi

Selasa, 20 Februari 2024 - 12:54 WIB

Pj Bupati dan Disdukcapil Purwakarta Raih Penghargaan dari Provinsi Jabar

Selasa, 20 Februari 2024 - 08:32 WIB

Hari Jadi ke-211 Kabupaten Garut, Menkop UKM Resmikan Rumah Produksi Bersama

Senin, 19 Februari 2024 - 10:48 WIB

Pj Wali Kota Targetkan BPBD Kota Bandung Harus Terbentuk Paling  Lambat Tahun 2025

Senin, 19 Februari 2024 - 09:06 WIB

Jokowi Undang Surya Paloh Makan Malam, Apa yang Dibicarakan Masih Misteri

Minggu, 18 Februari 2024 - 15:41 WIB

BNN Kota Bandung Bangun Gedung Pusat Rehabilitasi, November 2024 Siap Beroperasi

Berita Terbaru