Pemerintah Tak Larang Pemutaran Film G30/S PKI

- Editor

Rabu, 30 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA.bipol.co – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah tak melarang pemutaran film pengkhianatan G30S/PKI.  

“Ya, jadi banyak yang bertanya apakah pemutaran film pengkhianatan G30S/PKI itu dibolehkan atau tidak. Saya sudah mengatakan pemutaran film itu boleh, tidak ada yang melarang, tapi juga tidak mewajibkan,” kata Mahfud dalam rekaman video yang diterima, di Jakarta, Selasa malam (29/9).

  Menurut dia, pemerintah hanya melarang bila penayangannya menimbulkan kerumunan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19.  

“Dan itu berlaku bukan hanya untuk penonton film G30S/PKI tetapi untuk kegiatan apapun yang melanggar protokol kesehatan, itu dilarang,” tuturnya.   Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menambahkan Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah pada era pemerintahan Presiden BJ Habibie pernah menyebut penghentian penayangan film tersebut menjadi sebuah keharusan.

Namun saat ini, kata dia, masyarakat tetap bisa saja menonton film tersebut atas kehendak dirinya sendiri.  

“Tetapi kalau itu sebagai pilihan sukarela memang mau ditayangkan atas kesadaran dan kehendak sendiri, maka itu dibolehkan,” kata Mahfud. (net)

Editor Deden .GP

Berita Terkait

Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 di DPR, Jokowi: Itu Hak Demokrasi
Hari Jadi ke-211 Kabupaten Garut, Menkop UKM Resmikan Rumah Produksi Bersama
Jokowi Undang Surya Paloh Makan Malam, Apa yang Dibicarakan Masih Misteri
Kok Bisa? Server Sirekap Terhubung ke Alibaba Singapura, Roy Suryo Nilai KPU Sangat Ceroboh
Jokowi Imbau Jangan Teriak Kecurangan Bawa ke Bawaslu dan MK, Begini Reaksi BW …
Temuan Kesalahan Jumlah Suara Masif di Sirekap, Ilham Saputra: KPU Harus Klarifikasi Salah Input Atau Kesengajaan
Tuding Massa Pendukung AMIN di JIS Dibayar,  Maya Rahmawati Akhirnya Minta Maaf 
Isu Perintah Kapolri Amankan Suara 02, TPN Ganjar-Mahfud Datangi Mabes Polr, Ini Tanggapan Kabaharkam

Berita Terkait

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:53 WIB

Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 di DPR, Jokowi: Itu Hak Demokrasi

Selasa, 20 Februari 2024 - 08:32 WIB

Hari Jadi ke-211 Kabupaten Garut, Menkop UKM Resmikan Rumah Produksi Bersama

Senin, 19 Februari 2024 - 09:06 WIB

Jokowi Undang Surya Paloh Makan Malam, Apa yang Dibicarakan Masih Misteri

Minggu, 18 Februari 2024 - 11:39 WIB

Kok Bisa? Server Sirekap Terhubung ke Alibaba Singapura, Roy Suryo Nilai KPU Sangat Ceroboh

Sabtu, 17 Februari 2024 - 15:09 WIB

Jokowi Imbau Jangan Teriak Kecurangan Bawa ke Bawaslu dan MK, Begini Reaksi BW …

Kamis, 15 Februari 2024 - 17:11 WIB

Temuan Kesalahan Jumlah Suara Masif di Sirekap, Ilham Saputra: KPU Harus Klarifikasi Salah Input Atau Kesengajaan

Selasa, 13 Februari 2024 - 15:34 WIB

Tuding Massa Pendukung AMIN di JIS Dibayar,  Maya Rahmawati Akhirnya Minta Maaf 

Selasa, 13 Februari 2024 - 11:16 WIB

Isu Perintah Kapolri Amankan Suara 02, TPN Ganjar-Mahfud Datangi Mabes Polr, Ini Tanggapan Kabaharkam

Berita Terbaru