Warga Tak Patuh Protokol Kesehatan karena Tak Ada Sanksi

- Editor

Jumat, 2 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi/Net

Ilustrasi/Net

JAKARTA.bipol.co– Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengungkap beberapa alasan kenapa masih banyak warga yang tak mematuhi protokol kesehatan. Doni menyebut sebagian masyarakat beralasan karena tidak ada sanksi.

Doni menyebut hal itu berdasarkan data survei Badan Pusat Statistik (BPS) dari 90 ribu responden yang dilakukan 14-21 September 2020. Doni mengatakan ketergantungan masyarakat dengan sanksi masih tinggi, sehingga tingkat kesadaran pribadi belum optimal.

“Kemudian kita lihat bahwa alasan seseorang tidak mengikuti ketentuan protokol kesehatan itu ternyata tidak ada sanksi. Ini data BPS yang dikumpulkan di survei terhadap 90 ribu orang pada 14-21 September lalu, data ini masih sangat baru dan masih sangat valid. Nah masyarakat masih memiliki ketergantungan terhadap adanya sanksi, jadi tingkat kesadaran pribadi dan kesadaran kolektif ini masih belum optimal,” kata Doni, dalam acara Sosialisasi Strategi Perubahan Perilaku Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 secara virtual, Jumat (2/10/2020).

Doni mengatakan data ini bisa menjadi bahan dasar untuk menentukan suatu kebijakan. Dia meminta pemerintah daerah atau unsur aparat penegak hukum setempat untuk memikirkan sanksi yang bisa diterapkan.

“Apa buktinya, ya ini data yang dikumpulkan BPS, saya pikir data ini sangat valid, sangat bagus sekali, dan kita jadikan data ini sebagai bahan bagi kita dalam mengambil kebijakan, tidak ada sanksi jika menerapkan protokol kesehatan, artinya sanksi di sini, bukan hanya sanksi atau hubungan yang diberikan pemerintah, tapi perlu ada sanksi sosial, saksi adat, ada banyak sanksi lain yang kiranya bisa mengunggah masyarakat untuk patuh dan taat pada protokol kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Doni menyoroti alasan lain masyarakat tidak patuh protokol kesehatan, yakni karena pimpinan atau pejabat publik yang tidak memberi contoh. Dalam hal ini, dia menekankan para petugas penyuluhan untuk memberikan contoh yang baik di lingkungan masyarakat.

“Ada juga 19 persen, yaitu aparat dan pimpinan tidak memberi contoh, jadi keteladanan penting oleh karenanya tim dari perubahan perilaku teman-teman BKKBN dan seluruh komponen terlibat harus bisa memberikan contoh, selama beraktivitas bersama dengan masyarakat, mulai dari menggunakan masker, kemudian dalam setiap kegiatan harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan, apalagi sekarang sedang ada pilkada,” ungkapnya.

Berikut beberapa alasan lengkap yang ditayangkan Doni berdasarkan data BPS:

Kenapa masyarakat tidak patuh terhadap protokol kesehatan
1. Harga masker, face shield,hand sanitizer atau APD lain cenderung mahal 23%
2. Pekerjaan menjadi sulit jika menerapkan protokol kesehatan 33%
3. Aparat atau pimpinan tidak memberi contoh 19%
4. Mengikuti orang lain 21%
5. Tidak ada sanksi jika tidak menerapkan protokol kesehatan 55%
6. Tidak ada kejadian penderita COVID-19 di lingkungan sekitar 39%
7. lainnya 15%. [Net]

Editor: Fajar Maritim

Berita Terkait

Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 di DPR, Jokowi: Itu Hak Demokrasi
Hari Jadi ke-211 Kabupaten Garut, Menkop UKM Resmikan Rumah Produksi Bersama
Jokowi Undang Surya Paloh Makan Malam, Apa yang Dibicarakan Masih Misteri
Kok Bisa? Server Sirekap Terhubung ke Alibaba Singapura, Roy Suryo Nilai KPU Sangat Ceroboh
Jokowi Imbau Jangan Teriak Kecurangan Bawa ke Bawaslu dan MK, Begini Reaksi BW …
Temuan Kesalahan Jumlah Suara Masif di Sirekap, Ilham Saputra: KPU Harus Klarifikasi Salah Input Atau Kesengajaan
Tuding Massa Pendukung AMIN di JIS Dibayar,  Maya Rahmawati Akhirnya Minta Maaf 
Isu Perintah Kapolri Amankan Suara 02, TPN Ganjar-Mahfud Datangi Mabes Polr, Ini Tanggapan Kabaharkam

Berita Terkait

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:53 WIB

Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 di DPR, Jokowi: Itu Hak Demokrasi

Selasa, 20 Februari 2024 - 08:32 WIB

Hari Jadi ke-211 Kabupaten Garut, Menkop UKM Resmikan Rumah Produksi Bersama

Senin, 19 Februari 2024 - 09:06 WIB

Jokowi Undang Surya Paloh Makan Malam, Apa yang Dibicarakan Masih Misteri

Minggu, 18 Februari 2024 - 11:39 WIB

Kok Bisa? Server Sirekap Terhubung ke Alibaba Singapura, Roy Suryo Nilai KPU Sangat Ceroboh

Sabtu, 17 Februari 2024 - 15:09 WIB

Jokowi Imbau Jangan Teriak Kecurangan Bawa ke Bawaslu dan MK, Begini Reaksi BW …

Kamis, 15 Februari 2024 - 17:11 WIB

Temuan Kesalahan Jumlah Suara Masif di Sirekap, Ilham Saputra: KPU Harus Klarifikasi Salah Input Atau Kesengajaan

Selasa, 13 Februari 2024 - 15:34 WIB

Tuding Massa Pendukung AMIN di JIS Dibayar,  Maya Rahmawati Akhirnya Minta Maaf 

Selasa, 13 Februari 2024 - 11:16 WIB

Isu Perintah Kapolri Amankan Suara 02, TPN Ganjar-Mahfud Datangi Mabes Polr, Ini Tanggapan Kabaharkam

Berita Terbaru