PPP: Presiden Jokowi Putuskan Pilkada 9 Desember 2020 Sudah Sesuai

- Editor

Sabtu, 3 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Achmad Baidowi/Net

Achmad Baidowi/Net

JAKARTA.bipol.co- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dapat disalahkan karena mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang tetap melanjutkan pilkada pada 9 Desember 2020. Menurutnya, keputusan Jokowi telah sesuai dengan opsi yang dikaji DPR dengan kementerian dan lembaga terkait.

Baidowi menyampaikan hal ini dalam diskusi virtual Populi Center dan Smart FM Network yang bertajuk ‘Tiga Kandidat Wafat, Pilkada Jalan Terus?’ pada Sabtu (3/10/2020). Awalnya, ia menjelaskan Komisi II DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) yang menetapkan tiga opsi penundaan Pilkada 2020.

“Berproses di Komisi II ada sebuah kesepakatan, ada keputusan resmi. Keputusan resminya bahwa pilkada ditunda dari 19 September 2020. Cuma diusulkan penundaannya 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Itu disodorkan kepada pemerintah,” kata Baidowi.

“Ketika dihadapkan pada pilihan seperti itu, pemerintah juga memilih. Presiden mengeluarkan perppu memilih tanggal 9 Desember 2020. Dan tidak salah,” imbuh anggota DPR ini.

Baidowi mengatakan keputusan Jokowi menerbitkan perppu penundaan pilkada ke tanggal 9 Desember 2020 telah sesuai dengan salah satu opsi yang disepakati. Menurutnya, apabila Jokowi memilih opsi selain tiga opsi tersebut, Jokowi boleh disalahkan.

“Karena yang diputuskan Presiden itu berdasarkan hasil rapat yang dilakukan KPU bersama pemerintah dan DPR. Dikasih opsi-opsi. Opsinya ada tiga. Kecuali Presiden memilih opsi di luar yang tiga itu, baru pantas disalahkan. Tapi mengeluarkan perppunya merujuk pada tiga alternatif yang disampaikan oleh hasil RDP di Komisi II,” jelas Baidowi.

Diketahui, pilkada serentak awalnya akan digelar pada September 2020. Ternyata situasi pandemi virus Corona (COVID-19) membuat pelaksanaan harus ditunda.

Presiden Jokowi pun resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Lewat perppu tersebut, Jokowi memutuskan pemungutan suara Pilkada 2020 digeser ke Desember 2020.

Namun sejumlah pihak masih meminta agar kontestasi Pilkada Serentak 2020 ditunda karena masih dalam kondisi pandemi virus Corona. Desakan itu datang dari mantan wakil presiden, kepala daerah, anggota senator, hingga ormas.

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), meminta keselamatan dan kesehatan masyarakat lebih diutamakan pada kondisi saat ini. JK, yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), mengimbau agar Pilkada Serentak 2020 ditunda dulu hingga vaksin virus Corona ditemukan.

“Kalau memang sulit dan ternyata susah untuk mencegah perkumpulan orang hanya 50 sesuai aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur, lebih manfaat ke masyarakat itu bisa ditunda pilkada,” ujar JK pada Sabtu (19/9).

“Saya sarankan ditunda dulu sampai beberapa bulan sampai vaksin ditemukan dan vaksin ditemukan nanti langsung menurun itu (penyebaran virus Corona),” sambungnya. [Net]

Editor: Fajar Maritim

 

Berita Terkait

Soal Judi Online dan Pinjol Ilegal, Menteri Budi Arie: Dua-duanya Disikat!
Jokowi Sempat Bilang Ada Ratusan Investor yang Antre, Menves Bahlil: Belum Ada Investor Asing Masuk ke IKN
Pj.Gubernur Jabar Dampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tinjau Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Bogor
BPIP Pastikan Kesiapan Paskibraka yang Bertugas dalam Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI di IKN
Serahkan Sertifikat Secara Door to Door, Menteri ATR/BPN  Harap Bisa Wujudkan 120 juta Bidang Tanah Akhir 2024
Wujudkan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif, Wapres Luncurkan RIPPP dan SIPPP
Panglima TNI Siap Kirim Pasukan Ke Gaza Jika Ada Mandat Dari PBB
Pemdaprov Jabar Komitmen Bangun Ekonomi Hijau di Wilayah Bodebek

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 20:23 WIB

Soal Judi Online dan Pinjol Ilegal, Menteri Budi Arie: Dua-duanya Disikat!

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:03 WIB

Jokowi Sempat Bilang Ada Ratusan Investor yang Antre, Menves Bahlil: Belum Ada Investor Asing Masuk ke IKN

Selasa, 11 Juni 2024 - 18:20 WIB

Pj.Gubernur Jabar Dampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tinjau Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Bogor

Senin, 10 Juni 2024 - 20:03 WIB

BPIP Pastikan Kesiapan Paskibraka yang Bertugas dalam Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI di IKN

Minggu, 9 Juni 2024 - 15:30 WIB

Serahkan Sertifikat Secara Door to Door, Menteri ATR/BPN  Harap Bisa Wujudkan 120 juta Bidang Tanah Akhir 2024

Jumat, 7 Juni 2024 - 18:18 WIB

Wujudkan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif, Wapres Luncurkan RIPPP dan SIPPP

Jumat, 7 Juni 2024 - 11:45 WIB

Panglima TNI Siap Kirim Pasukan Ke Gaza Jika Ada Mandat Dari PBB

Kamis, 6 Juni 2024 - 17:15 WIB

Pemdaprov Jabar Komitmen Bangun Ekonomi Hijau di Wilayah Bodebek

Berita Terbaru

REGIONAL

Mari Ramaikan! Ini Rangkaian Hari Jadi ke-214 Kota Bandung

Kamis, 13 Jun 2024 - 19:36 WIB

REGIONAL

Implementasi Wolbachia Kota Bandung Capai 64 Persen

Kamis, 13 Jun 2024 - 19:26 WIB