Kontroversi RUU Cipta Kerja Dinamika Demokrasi

- Editor

Senin, 5 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Arsip-FSP RTMM-SPSI menyampaikan keterangan kepada pers di Kota Bogor, Rabu (30/9/2020), soal pembahasan RUU Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja yang sedag dibahas di DPR RI. (net)

Arsip-FSP RTMM-SPSI menyampaikan keterangan kepada pers di Kota Bogor, Rabu (30/9/2020), soal pembahasan RUU Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja yang sedag dibahas di DPR RI. (net)

JAKARTA.bipol.co –Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin mengatakan bahwa kontroversi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan dinamika yang biasa terjadi dalam demokrasi.

Menurut Azis, perbedaan dan perdebatan dalam penyampaian substansi dalam pembahasan salah satu RUU Omnibus Law tersebut merupakan hal yang biasa saja di parlemen.

“Bukan hanya RUU Cipta Kerja yang kerap menjadi pro dan kontra, banyak yang saling berbeda persepsi di antara fraksi DPR ataupun dengan Pemerintah. Perbedaan persepsi dan perdebatan adalah dinamika dari negara demokrasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat memajukan dan menyelesaikan permasalahan bangsa ini,” kata Azis Syamsuddin, di Jakarta, Minggu (4/10).

Azis menilai RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan itu sebetulnya memiliki kemajuan dari sisi pengupahan, dengan upah minimum kota atau kabupaten bisa lebih besar dari upah minimum provinsi, disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan koefisiensi produktivitas.

Namun, memang ada perubahan skema pesangon dalam klaster Ketenagakerjaan tersebut. Menurut Azis, itu sebetulnya untuk menyesuaikan dengan kegentingan global yang terjadi di masa pandemi COVID-19.

Para pelaku usaha di dunia mengalami gejolak ekonomi yang cukup terpuruk karena adanya COVID-19 yang terjadi di berbagai belahan dunia, sehingga banyak pelaku usaha yang menjerit bahkan sampai ada yang ‘gulung tikar’ alias bangkrut.

“Tentunya kita harus melihat dari berbagai sudut pandang yang ada, perubahan skala pesangon 19 kali gaji ditambah Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebanyak 6 kali yang dilakukan pengelolaannya oleh Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan perhitungan dan melihat kondisi pandemi saat ini tentunya,” ujar dia pula.

Karena itu, politisi Golkar itu mengharapkan agar para buruh dapat mengerti dan memahami kondisi tersebut.

Ia mengatakan jangan sampai pelaku usaha dan investor yang ingin bangkit setelah pandemi, kemudian memilih negara lain, karena menilai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tumpang-tindih serta dapat menyulitkan mereka.

“Kalau pengusaha pergi dan dipersulit di masa pandemi saat ini, maka akan berdampak cukup signifikan dan berimbas pada minimnya lapangan pekerjaan nantinya,” kata Azis. (net)

Editor Deden .GP

Berita Terkait

Kembali Didatangi Artis, Giliran Aktor Ali Syakieb Siap Dampingi Kang DS di Pilbup Bandung
Dapat Surat Tugas dari Zulhas, Eksanti Temui Cabup Incumbent, Ini Respon Kang DS 
Ketua Fraksi NasDem Toni Permana Apresiasi Generasi Milenial Kini Sudah Paham Soal Politik
Pilkada 2024, KPU bersama Pemdakab Bogor Luncurkan Jingle dan Maskot Pilkada 2024
Tahapan Pilwalkot 2024 Diluncurkan,Tren Partisipasi Pemilih Kota Bandung Masih Terbaik
Ketua Fraksi NasDem Kabupaten Bandung Apresiasi Deklarasi Ilham Akbar Habibie Bakal Calon Gubernur Jabar
Peluncuran Pilbup Sumedang, Wujudkan Pilkada yang Demokratis
KPU Kota Cimahi Gelar Peluncuran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi 2024
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 15 Juni 2024 - 14:59 WIB

Kembali Didatangi Artis, Giliran Aktor Ali Syakieb Siap Dampingi Kang DS di Pilbup Bandung

Rabu, 12 Juni 2024 - 09:31 WIB

Dapat Surat Tugas dari Zulhas, Eksanti Temui Cabup Incumbent, Ini Respon Kang DS 

Rabu, 12 Juni 2024 - 07:56 WIB

Ketua Fraksi NasDem Toni Permana Apresiasi Generasi Milenial Kini Sudah Paham Soal Politik

Selasa, 11 Juni 2024 - 13:28 WIB

Pilkada 2024, KPU bersama Pemdakab Bogor Luncurkan Jingle dan Maskot Pilkada 2024

Senin, 10 Juni 2024 - 20:10 WIB

Tahapan Pilwalkot 2024 Diluncurkan,Tren Partisipasi Pemilih Kota Bandung Masih Terbaik

Senin, 10 Juni 2024 - 15:50 WIB

Ketua Fraksi NasDem Kabupaten Bandung Apresiasi Deklarasi Ilham Akbar Habibie Bakal Calon Gubernur Jabar

Senin, 10 Juni 2024 - 13:08 WIB

Peluncuran Pilbup Sumedang, Wujudkan Pilkada yang Demokratis

Minggu, 9 Juni 2024 - 18:22 WIB

KPU Kota Cimahi Gelar Peluncuran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi 2024

Berita Terbaru