Wapres Ma’ruf Amin: Pilkada 2020 Ujian Netralitas ASN

- Editor

Rabu, 7 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Presiden Ma'ruf Amin/Net

Wakil Presiden Ma'ruf Amin/Net

JAKARTA.bipol.co- Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan, Pilkada 2020 menjadi ujian netralitas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia pun meminta perhatian khusus terhadap hal tersebut.

Ma’ruf Amin menilai, dengan netralitasnya ASN di Pilkada 2020, ini memperlihatkan seberapa kualitas demokrasi di Indonesia.

“Penyelenggaraan Pilkada merupakan mandat konstitusi, sekaligus sebagai sarana bagi rakyat untuk mengaktualisasikan hak konstitusional secara demokratis, dan netralitas adalah salah satu faktor penentu kualitas,” kata dia pada Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN, Rabu (7/10/2020).

Menurut Ma’ruf Amin, kesakralan prosesi demokrasi yakni keterbukaan, akuntabilitas, integritas, dan netralitas harus dipahami ASN dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

Bila hal itu rusak, maka akan berdampak pada esensi dan sendi dasar demokrasi.

“Hal itu dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada pasal 2 huruf (f) menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas,” tegas dia.

Ma’ruf Amin meyakini, netralitas merupakan prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku yang tidak dapat dipisahkan dari ASN. Karenanya, demi memperkuat hal itu, 10 September kemarin, pemerintah mengeluarkan Pedoman Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Pilkada Serentak 2020 dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB).

“SKB ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang netral, objektif, dan akuntabel khususnya terkait pengawasan netralitas ASN,” Ma’ruf menandasi.

Sebagai informasi, lima institusi negara dalam SKB itu adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). [Net]

Editor: Fajar

Berita Terkait

19 Ahli Waris Petugas Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bandung yang Gugur Dapat Santunan
Bey Machmudin Dampingi Presiden Salurkan Beras di Bekasi
Pj Wali Kota Cimahi Dicky Saromi Ungkap Pentingnya Musrenbang
Masa Tenang Jelang Pencoblosan Bawaslu Imbau Masyarakat Jaga Suasana Teduh
Respons Tiga Cawapres Soal Sanksi Berat Ketua KPU, Gibran Katanya Akan Tindaklanjuti?
Pemkot Bandung Bersama Lapisan Kewilayahan Siapkan Langkah Antisipasi Hadapi Potensi Konflik
Demo Apdesi Ricuh, Massa Rusak Pagar dan Jebol Tembok Gedung DPR RI
“Gerakan Shodaqoh Suara 5 Tahun” di Dapil Ini, Aktivis Jabar Sachrial SH Nyaleg DPRD Jabar dari Partai Golkar

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 06:45 WIB

19 Ahli Waris Petugas Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bandung yang Gugur Dapat Santunan

Jumat, 16 Februari 2024 - 13:57 WIB

Bey Machmudin Dampingi Presiden Salurkan Beras di Bekasi

Selasa, 13 Februari 2024 - 15:43 WIB

Pj Wali Kota Cimahi Dicky Saromi Ungkap Pentingnya Musrenbang

Senin, 12 Februari 2024 - 12:27 WIB

Masa Tenang Jelang Pencoblosan Bawaslu Imbau Masyarakat Jaga Suasana Teduh

Rabu, 7 Februari 2024 - 09:22 WIB

Respons Tiga Cawapres Soal Sanksi Berat Ketua KPU, Gibran Katanya Akan Tindaklanjuti?

Selasa, 6 Februari 2024 - 17:02 WIB

Pemkot Bandung Bersama Lapisan Kewilayahan Siapkan Langkah Antisipasi Hadapi Potensi Konflik

Rabu, 31 Januari 2024 - 22:21 WIB

Demo Apdesi Ricuh, Massa Rusak Pagar dan Jebol Tembok Gedung DPR RI

Selasa, 30 Januari 2024 - 16:17 WIB

“Gerakan Shodaqoh Suara 5 Tahun” di Dapil Ini, Aktivis Jabar Sachrial SH Nyaleg DPRD Jabar dari Partai Golkar

Berita Terbaru