Dadang Naser Minta BPR Kerta Raharja Harus Mampu Lawan Rentenir

- Editor

Selasa, 13 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Bandung Dadang Naser [Foto:Deddy/bipol.co]

Bupati Bandung Dadang Naser [Foto:Deddy/bipol.co]

BANDUNG.bipol.co- Bupati Bandung H Dadang M Naser menekankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja, selain untuk menggerakan ekonomi juga diharapkan ada gerakan sosialnya. Kehadiaran Bank BPR harus mampu melawan rentenir.

“Saya harapkan para ulama, kiai harus meyakinkan kepada masyarakat kalau bertransaksi atau kita menyimpan uang di bank milik negara bunganya itu halal dan syah sesuai beberapa fatwa yang disampaikan organisasi Islam,” kata Dadang Naser, saat peresmian Gedung BPR Kertaraharja Cabang, di Jalan Raya Ciparay, Jongor, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Selasa (13/10).

Dadang Naser juga berharap, kehadiran BPR dalam gerakan sosial yang ditugaskan sesuai Peraturan Daeràh (Perda) terbaru tentang anti rentenir, agar mampu memberantas rentenir yang cukup marak di wilayah Kabupaten Bandung.

Dengan hadirnya bank resmi semacam BPR, tutur Dadang, diharapkan masyarakat tidak terjerat lagi dengan bunga tinggi yang mencapai 36 persen.

“Kalau dengan BPR ada aturannya yang diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sehingga betul-betul kehadiaranya bisa memotivasi masyarakat, terutama bagi UMKM dan UKM agar berdaya saing dalam perekonomiannya, apalagi di kala covid seperti ini,” ucap Dadang.

Dadang juga meminta, kehadiran BPR Kerta Raharja terus berinovasi, mengembangkan core bisnis BPR untuk meng-guide para UMKM dengan tenaga ahli bisnis yang profesioanl dalam pendampingan para UMKM.

“Jadi hadirnya bank itu bukan hanya sekedar meminjankan, tapi ada guiden bisnis sehingga UMKM naik kelas menjadi UKM, yang kemudian menjadi konglomerat. Dibarengi teknolgi sesuai yang disyaratkan OJK, bahwa bank milik pemerintah itu harus dilengkapi teknologi atau bidang IT,” pinta Dadang.

Kedepan, imbuh Dadang, pimpinan BPR harus segera menggelar RUPS (rapat umum pemegang saham), kaitan rencana membangun BPR Cabang di Sindangkarta dan gedung IT di Soreang. Sehingga BPR bisa naik kelas, tidak lagi konvensional, tapi harus ada modernisasi perbankkan supaya kepercayaan masyarakat lebih kuat lagi terhadap BPR.

Sementara Direktur Utama BPR Kertaraharja, Moch Sholeh Pios, mengatakan, saat ini BPR Kerta Raharja sudah memiliki 15 kantor cabang yang refresentatif.

“Namun untuk kantor kas BPR, sebagian masih sewa dan akan dibangun secara bertahap, karena anggaran terbatas. Yang pertama kita akan membangun untuk Cabang BPR Sindangkerta, kemudian pada tahun 2021 akan dibangun gedung teknologi yang representatif sesuai syarat OJK,” kata Moch Soleh Pios, kepada wartawan usai peresmian.

Setelah merenovasi 15 kantor cabang, kata dia, diharapakan dua tahun kedepan secara bertahap akan mengembangkan kantor kantor cabang di sejumlah wilayah serta membangun kantor kas. Saat ini sudah dibangun kantor cabang di Padalarang dan Cikalong serta akan dibangun kantor cabang di Sindangkertà, Kabupaten Bandung Barat.

Sementara untuk pembangunan Kantir BPR Cabang Ciparay, kata Sholeh Pios, dibangun tiga lantài dengan anggaran Rp1,6 miliar.

“Untuk pelayanan di Kantor Cabang ini mulai besok sudah bisa jalan,” ucapnya.

Dia berharap, dengan dibangunnya gedung baru BPR Cabang Ciparay ini kedepan pelayanan bisa lebih baik lagi.

“Laba yang diraih Cabang BPR Ciparay saat ini sudah mencapai Rp800 juta dan di akhir tahun diharapkan bisa mencapai sebesar Rp 1,1 miliar, khusus Ciparay dan keberhasilan ini belum dilakukan Cabang BPR lainnya,” kata Pios.

Agar bisa bersaing dengan bank lain, menurut Pios, BPR harus dilengkapi teknologi. “Diantaranya kita harus dibangun IT di kantor pusat yang representatif untuk menjalankan tenologi, seperti world bank atau bank keliling dan ATM yang selama ini belum dilengkapi di BPR,” ucapnya. [deddy]

Editor: Fajar Maritim

Berita Terkait

Pemerintah Buka Keterlibatan Swasta pada Pembangunan Infrastruktur Nasional
PM Mark Carney Telepon Langsung Presiden Prabowo, Undang Hadiri KTT G7
FPP TNI Surati MPR DPR Minta Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Ini Isi Suratnya…
Dedi Mulyadi Keluarkan Aturan Masuk Sekolah Jam 6.30, Ini Respon Mendiknasmen
Kejagung Bantah Nadiem Makarim Masuk DPO Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook
Bersama Partai Buruh Ribuan Massa Akan Turun ke Jalan Kepung Istana dan Gedung DPR RI
Respon Menohok Said Didu Usai KPK Sita Dokumen Bansos Presiden
Korupsi Proyek Laptop Kemendikbudristek Rp 9,9 T,  28 Orang Diperiksa, Kejagung Siap Panggil Nadiem 

Berita Terkait

Jumat, 13 Juni 2025 - 19:37 WIB

Pemerintah Buka Keterlibatan Swasta pada Pembangunan Infrastruktur Nasional

Senin, 9 Juni 2025 - 11:14 WIB

PM Mark Carney Telepon Langsung Presiden Prabowo, Undang Hadiri KTT G7

Rabu, 4 Juni 2025 - 20:48 WIB

FPP TNI Surati MPR DPR Minta Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Ini Isi Suratnya…

Rabu, 4 Juni 2025 - 10:29 WIB

Dedi Mulyadi Keluarkan Aturan Masuk Sekolah Jam 6.30, Ini Respon Mendiknasmen

Selasa, 3 Juni 2025 - 11:33 WIB

Kejagung Bantah Nadiem Makarim Masuk DPO Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook

Berita Terbaru