SOREANG, BIPOL.CO — Ketua DPRD Kabupaten Bandung H Sugianto, menyatakan, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bandung tahun 2022 tentu perjalanan DPRD yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah ini bagaimana menginventarisasi permasalah yang setiap tahun selalu muncul.
“Dalam proses penyelesain permasalahan yang muncul itu tentu kami selesaikan dalam rapat kerja,” kata Sugianto, usai menghadiri kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten Bandung tahun anggaran 2022, di Sunshin Resort, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (15/3/2022).
Namun, menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, dalam Musrenbang tersebut bagaimana Pemkab Bandung membuat isu-isu strategis. Isu-isu strategis ini tentunya akan ditindaklanjuti dalam proses penganggaran, baik melalui kavasitas APBD Kabupaten Bandung, atau dari APBD Provinsi dan pemerintah pusat.
“Ini sangat penting kami lakukan karena wilayah Kabupaten Bandung ini menuju wilayah konfrehenship permasalahan yang kita hadapi, seperti kemacetan yang tidak bisa dihindari,” kata Ketua DPRD yang akrab disapa Kang Sugih ini.
Pasalnya, tutur Sugih, ternyata setelah ada Tol Soroja, objek wisata Bandung Selatan menjadi tujuan utama untuk seluruh wisatawan, baik domestik, termasuk mancanegara.
“Apalagi nanti kriteria covid ini sudah mulai dibebaskan oleh pemerintah. Oleh karena itu kita harus siap, terutama dalqm penambahan infrastruktur jalan, termasuk juga saya sampaikan adanya transformasi alternatif yang sangat memungkinkan memiliki dua fungsi,” papar Sugih.
Kedua alternatif tersebut, imbuhnya, pertama menghidari kemacetan, yang kedua wisata. Karena destinasi wisata ini menjadi unggulan di Kabupaten Bandung.
“Kalau misalkan sekarang destinasi wisata itu milik ketiga, ada Perhutani atau PTPN, kenapa tidak pemerintah daerah itu memiliki transfortasi yang nanti bisa menghasilkan PAD (pendapqtan asli daerah), yaitu melaui cable car atau kereta gantung,” ungkap Sugih.
Cable car ini, ucap Sugih, akan dikelola oleh BUMD atau pihak swasta yang nanti konsent untuk menambah PAD Kabupaten Bandung.
Sementara pada kesempatan Musrenbang, Bupati Bandung HM Dadang Supriatna menyampaikan, sembilan prioritas yang menjadi arah kebijakan Pemkab Bandung. Diantaranya peningkatan pelayanan kesehatan, pemulihan ekonomi kerakyatan, pengendalian pencemaran lingkungan, peningkatan infrastruktur, pengembangan pariwisata, peningkatan layanan jaminan sosial dan hal lainnya.
“Kita berharap semua pihak bergerak cepat dalam program pembangunan untuk menuju masyarakat Bedas,” kata Dadang Supriatna.
Bupati mengharapkan, dalam pelaksanaan Musrenbang ini agar tidak hanya sukses dalam perencanaan, namun juga agar para Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya senantiasa untuk melakukan optimalisasi dalam pembangunan.
“Kita juga turut menyampaikan adanya aspirasi dalam masalah pertanahan, ada sekitar 400.000 bidang tanah yang belum selesai dalam permasalahan pertanahannya. Hal ini perlu dimediasi dan difasilitasi, sehingga harus dikoordinasikan dengan BPN, supaya masyarakat tak kebingungan,” ungkapnya.(Deddy)
