JAKARTA.BIPOL.CO – Lamanya waktu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada tahun 2024 selama kurang lebih 8 bulan mendapat sorotan dari Cendekiawan Muslim Prof Azyumardi Azra.
Untuk diketahui, Pemilihan Presiden berlangsung pada 14 Februari 2024. Sementara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpiluh baru berlangsung pada 20 Oktober 2024.
Menurut penilaian Azyumardi, jeda waktu yang lama dari pilpres hingga pelantikan calon terpilih menjadikan presiden yang sedang menjabat seperti “lame duck” atau “bebek lumpuh”.
“Yang dimaksud di sini sebagai ‘bebek lumpuh’, adalah presiden yang sedang menjabat tak bisa lagi mengeluarkan kebijakan yang efektif dan strategis, karena sudah ada presiden dan wakil presiden baru, meskipun belum dilantik,” terang Azyumardi, dalam keterangannya, Sabtu (25/6).
Fenomena itu menyebabkan Indonesia seakan memiliki ‘dua’ Presiden, yakni presiden yang masih menjabat dan presiden terpilih hasil pemilu.
Apalagi, jika pasca pemilu terjadi gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK), kemudian MK mengesahkan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden hasil Pilpres 2024, maka legitimasi presiden terpilih menjadi lebih kuat lagi.
Sebaliknya, untuk presiden yang sedang menjabat, akan semakin menjadi “bebek lumpuh”.
Situasi semacam itu, kata Azyumardi, akan mengakibatkan kevakuman pemerintahan selama delapan bulan atau bisa juga berpotensi terjadi disorientasi pemerintahan.
Namun, Azyumardi menyadari keputusan itu susah diubah. Sehingga hal tersebut menjadi pelajaran penting bagi para anggota parlemen hasil Pemilu legislatif 2024.
“Semoga para anggota Parlemen hasil Pileg 2024 nantinya akan memperbaiki hal ini, agar praktik demokrasi kita semakin membaik,” harapnya.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojuddin Abbas membenarkan hal itu.
Kata Sirojuddin, setelah pilpres, baik putaran satu atau dua pengaruh atau posisi tawar presiden yang sedang menjabat kemungkinan besar akan menurun di kalangan sekutu politiknya.
Dengan demikina, kata dia, periode “lame duck” pun akan terjadi selama 8 atau 4 bulan.
“Pada saat itulah sekutu politik akan pergi ke pemenang atau presiden terpilih. DPR juga mulai tidak responsif terhadap keinginan presiden petahana,” kata Sirojudin.(lov)
