PANGANDARAN.BIPOL.CO – Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruhi terhadap kemajuan pembangunan sebuah bangsa atau daerah.
Terlebih kesehatan merupakan dasar dalam pembangunan. Saya sering menyampaikan sehebat apapun program pemerintah kalau masyarakatnya tidak sehat dan kuat, maka pembangunan tidak akan berjalan baik.
Hal tersebut dikemukakan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Pangandaran, Senin (27/6).
Menurut Uu, Jawa Barat saat ini memiliki jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, hal ini juga menjadi fokus Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat agar masyarakatnya sehat dan berkualitas.
“Kami berharap tugas IPeKB fokus dalam penanganan “stunting” di Jawa Barat,” ucap Uu dalam Rakerda IPeKB, yang mengambil tema “Penyuluh Keluarga Berencana Jabar Siap Cegah “Stunting” agar Keluarga Bebas Stunting”.
“Ketika masyarakat banyak didukung dengan badan sehat, sehingga akal dan jiwa juga sehat, itu adalah modal pembangunan di wilayah Jawa Barat,” imbuhnya.
Menurut Uu, IPeKB berperan penting membantu pemerintah dalam Program Keluarga Berencana guna meningkatkan derajat kesehatan.
Diharapkan pada pelaksanaan rakerda ini, program kerja yang dirumuskan dapat linier dengan program Pemda Provinsi Jabar.
“Kami ingin bersama-sama dengan para penyuluh (KB) untuk meningkatkan kesehatan. Program yang dibahas hari ini diharapkan dapat linier dengan program Pemda Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
“Kemudian masalah stunting juga jangan diabaikan. Hal ini harus menjadi skala prioritas,” pungkas Uu.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jabar Wahidin menjelaskan, IPeKB merupakan organisasi profesi yang sejajar dengan profesi lainnya seperti guru dan dokter.
Di Jabar, IPeKB yang menjadi ASN sebanyak 1.035 orang, PPPK 253 orang, Teladan KB 627, dan penyuluh 1.300 orang.
“Jadi IPeKB saat ini sebagai lini terdepan, yang insya Allah menyukseskan program di kabupaten/ kota, provinsi, juga program nasional,” paparnya.
“Termasuk salah satunya adalah program percepatan penurunan “stunting” sesuai dengan visi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Jawa Barat “zero stunting” 2023,” tambah Wahidin.(lov)
