BANDUNG.BIPOL.CO – Kawasan Alun Alun menjadi salah satu pusat pariwisata yang mampu meningkatkan ekonomi di Kota Bandung.
Tak hanya di Jalan Dalem Kaum, kawasan Alun-alun meliputi Jalan Kepatihan, kawasan Banceuy, Cikapundung Barat, dan Kawasan Viaduct.
Di masa pandemi covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya memulihkan ekonomi, salah satunya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun peningkatan kesejahteraan bagi para pelaku usaha.
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Kota Bandung, Eric M. Attauriq menyampaikan, melihat pertumbuhan ekonomi, pada Tahun 2018, sebelum Covid-19 berada pada 7,08 persen. Tahun 2019, memasuki pandemi Covid-19 berada pada 6,79 persen.
Sedangkan tahun 2020, masa pandemi Covid-19 yaitu -2.28 persen dan tahun 2021, mulai memasuki masa pemulihan ekonomi 3,76 persen.
“Maka bisa dilihat pandemi sangat berdampak pada ekonomi. Tentunya terasa sekali di kawasan Alun-alun dan sekitarnya yang kegiatan ekonominya sangat mengandalkan interaksi langsung. Seperti tempat wisata sejarah, tempat perbelanjaan, ruang-ruang publik,” jelasnya, dalam acara Podcast Bandung Beraksi, di Kings Shopping Center, Rabu (3/8).
Podcast Beraksi ini merupakan kerja sama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Bagian Perekonomian Setda Kota Bandung. Hal itu sebagai upaya memberikan informasi kepada masyarakat terkait pemulihan ekonomi di Kota Bandung.
Eric menerangkan, kawasan Alun-alun memiliki potensi besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung. Oleh karenanya, pada tahun 2018 hadir Peraturan Walikota No. 811 Tahun 2018 tentang Panduan Rancang Kota PPK Alun-alun.
Di dalam aturan itu disebutkan Alun-alun sebagai Kawasan Strategis Kota berdasarkan kepentingan ekonomi dan pola konsep penataan lingkungan alun-alun.
“Adapun yang telah Pemerintah Kota Bandung lakukan adalah menetapkan 4 lokus prioritas penataan yaitu Kawasan Dalem Kaum dan Kepatihan, kawasan Banceuy, Cikapundung Barat – Jalan Soekarno dan kawasan Viaduct,” ujar Eric yang juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Bandung, Atet Dedi Handiman menyampaikan, sesuai data statistik terdapat 140 ribuan. Sedangkan data pada Dinas KUMKM yakni 8.662. Terdata mulai NIK, nama jenis usaha, aset, omset kemudian akses lembaga keuangan.
“Justru dengan adanya pandemi jumlah UMKM bertambah. Mungkin karena pandemi, ada yang di PHK, kehilangan pekerjaan, sehingga mereka jadi pelaku usaha. Adanya covid itu dikenal dengan koneksi dengan ekosistem digital, sehingga jual beli online dimanfaatkan oleh para UMKM rumahan,” bebernya.
“Stategi, pertama kita ada pendampingan di tahun 2020 itu oleh 6 pendamping. Seorang pendampingnya 25-30 pelaku usaha. Tahun 2021, 15 pendamping sekitar 450 UMKM. Pada tahun 2020, 22 pendamping sampai 600 usaha,” bebernya.
Adapun yang dilakukan dalam pendampingan di antaranya manajemen usaha mikro, laporan keuangan sederhana, pembukuan juga branding usaha.
“Selain itu ada perbaikan kualitas kapasitas produksi diberikan oleh pendampingan. Kemudian juga upaya pendampingan hukum agar saat melakukan usaha tidak melanggar sudah ditentukan. Salah satunya legalitas usaha seperti izin,” katanya.
Sementara itu, salah satu pelaku usaha, Susi menceritakan dirinya masuk ke dunia usaha dikarenakan kebutuhan yang harus terpenuhi.
Ia sebagai pemiliki Keripik Pisang Bu Susi mengatakan, awalnya hanya memproduksi hanya 1 varian rasa. Namun dengan berkembangnya usaha kini ada sejumlah varian.
“Alhamdulilah saat ini ada sejumlah varian rasa. Untuk pemasarannya saya sudah dibina Dinas KUMKM maka mewajibkan legalitas. Produk kini ada lebel halalnya, PIRT, HAKI, beres uji mutu. Semua gratis dan difasilitasi oleh BDC (Bussines Development Center),” katanya.(lov)
