BANDUNG.BIPOL.CO – Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyatakan, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi input perbaikan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.
“Era vuca atau volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity adalah masa yang perubahannya sangat cepat, tidak terduga dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol. Hal ini dirasakan di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung,” bebernya saat Evaluasi SAKIP di Balai Kota Bandung, Kamis (11/8).
Evaluasi SAKIP diikuti oleh jajaran tim Kemenpan RB melalui virtual.
Yana mengatakan, pada masa pandemi ini segala perubahan harus dapat dikelola untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan masyarakat Kota Bandung.
“Kami telah membuat Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi,” ujarnya.
Sejak dilantik sebagai wali kota pada 18 April 2022, Yana telah bertekad untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur. Semua itu untuk menunjang proses percepatan pemulihan ekonomi dengan sisa masa jabatan hingga September 2023.
“Pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung minus 2,28. Pemkot Bandung beserta semua pihak memberikan bantuan sosial juga kemudahan kesempatan untuk memulihkan keadaan kesehatan dan juga ekonomi kepada masyarakat,” tuturnya.
“Alhamdulilah tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi di angka 3,76 dan signifikan juga terhadap kenaikan indeks pembangunan manusia diangka 81,96. Ini menunjukan perbaikan hasil dari berbagai program bantuan sosial dan kemudahan akses kesehatan serta pendidikan,” beber Yana.
Di sisa masa jabatannya, Yana akan menuntaskan pencapaian visi misi dan juga sedang memenuhi janji politik terhadap masyarakat.
Terkait 10 indikator kinerja utama dan 26 janji wali kota, Yana menyampaikan infrastruktur dengan sasaran kota meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas.
“Indikatornya adalah indeks liveable city aspek tata ruang, lingkungan hidup, infrastruktur. Sasaran ini menjadi tanggung jawab kolaborasi dinas terkait,” ujarnya.
Soal pemulihan ekonomi, lanjutnya dengan sasaran kota meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan perekonomian kota.
“Dalam dokumen perubahan pembangunan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2022, kami menetapkan tema ‘Meningkatkan ketahanan kota, mempercepat pemulihan ekonomi, dan reformasi sosial menuju Kota Bandung yang nyaman, sejahtera dan agamis,’ dengan 8 prioritas,” ujarnya.
Untuk tahun 2023, Pemkot Bandung telah menetapkan tema “Memantapkan kualitas infrastruktur dan lingkungan dalam mendukung erekonomian kota menuju kota Bandung yang ungggul, nyaman, sejahtera dan agamis”.
Untuk menjadi perhatian seluruh perangkat daerah dalam upaya mencapai targer akuntabilitas kinerja, Yana menetapkan IKP (Indikator Kinerja Program) antara lain:
1. Penjenjangan kinerja sampai dengan level individu (Agustus 2022)
2. Pemaparan rencana strategi sampai September 2023, dan rencana aksi untuk pencapaian IKU dsn janji walikota oleh kepada perangkat daerah kepada wali kota (September 2022).
3. Penandatanganan perubahan perjanjian kinerja tahun 2022 oleh kepala daerah dengan wali kota (September 2022).
4. Monitoring dan evaluasi bulan pencapaian kinerja IKU dan janji walikota kepala OPD tiap bulan
5. Pemberian reward or punishment atas capaian kinerja OPD setiap triwulan.
6. Penerapan inovasi dan aplikasi untuk akuntabilitas kinerja sampai Desember 2022.(lov)
