BIPOL.CO, BANDUNG – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bandung memperoleh skor 3,61 masuk dalam kategori Sangat Baik. Namun, masih banyak yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan pelayanan dan domain. Terutama SPBE ini perlu dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat Kota Bandung.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna dalam acara sosialisasi SPBE, Senin 6 Maret 2023 di Hotel Savoy Homann.
“Di Jawa Barat hanya ada dua daerah yang memperoleh kategori tersebut, yakni Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang. Tetapi kita bukan mengejar skor. Hal yang paling utama itu kita mengejar implementasi. Ukurannya harus dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ema.
Menurutnya, meski “leading sector”-nya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, tapi pada implementasi harus ada gerakan dan pemahaman bersama. Bukan hanya menjadi tugas Diskominfo.
“Jika semua ikut berperan dalam sistem, mobilitas masyarakat untuk pelayanan publik itu menuju zero karena semua bisa mengakses secara online. Tidak perlu lagi datang ke kantor,” ungkapnya.
Baginya, jika masyarakat tidak lagi datang ke kantor pelayanan, itu bukan berarti pelayanan tidak baik. Justru itu merupakan indikator yang baik.
“Bisa jadi ini salah satu cara kita menyelesaikan masalah kemacetan di Kota Bandung karena untuk kebutuhan publik mereka sudah dapat secara online,” ucapnya.
Saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sedang mengerjakan BSM+. Dalam BSM+ berisi data wajib pajak, kependudukan, dan informasi kebutuhan dasar yang masyarakat perlukan. Perwal mengenai BSM+ akan dibuat pada Maret tahun ini.
“Ego sektornya harus ditekan. Semua harus berkomitmen, pelayanan itu terbuka hingga Bandung bisa dalam genggaman atau Bandung dalam satu data. Jadi saling interkoneksi, tidak ada rahasia antar OPD,” jelasnya.
Ia mengatakan, mindset yang harus dibentuk adalah mencari customer satisfaction (kepuasan pelanggan), bukan mindset mengejar skor.
“Orientasi kita jangan hanya mengejar skor. Sebab, menurut saya itu tidak relatif sulit. Jauh lebih besar, masyarakat harus merasakan manfaatnya. Ini yang harus terukur,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan A. Brilyana memaparkan, saat ini level SPBE Kota Bandung berada pada kategori Sangat Baik.
“Kita punya super apps, yakni Sadayana. Kami kumpulkan beragam aplikasi di sana, mulai dari layanan pendudukan, perizinan, mau lihat posisi kamar rumah sakit, stok darah, harga kebutuhan pokok di pasar secara real time, silakan download di aplikasi tersebut. Ini tim smart city yang rekomendasikan. Sebanyak 700 CCTV kita buka juga,” papar Yayan.
Menurutnya, untuk menuju level memuaskan perlu ada beberapa yang harus diperbaiki dari empat domain, tujuh aspek, dan 47 indikator.
“Karena SPBE itu utamanya layanan, porsi penilaiannya 50 persen. Hal yang harus diperbaiki domain management, domain tata kelola, dan domain kebijakan,” katanya.
Ia menambahkan, indikator yang masih menjadi kekurangan adalah sosialisasi. SPBE bukan hanya muatan lokal, tapi internasional. SPBE Kota Bandung berada di rangking 11.
“Semoga kita bisa dapat predikat sangat memuaskan di tahun 2023. Kalau layanan di kita ini bisa terintegrasi, masyarakat mendapatkan layanan yang baik, itu menjadi poin yang besar dari semua indikator. Bukan hal mustahil menurut saya,” akunya.
Menurutnya, tata kelola pun harus diatur sedemikian rupa. Pun dengan implementasinya seperti data yang terintegrasi pun harus dibenahi lebih jauh. Sehingga masyarakat bisa memperoleh beragam informasi pelayanan publik.
“Pun pelayanan internal. Kita bisa tahu lokasi mana yang terdapat masyarakat miskin. Sehingga tidak tumpang tindih bantuan yang kita berikan,” lanjutnya. (*)
