Jabar Zero New Stunting, Wakil Gubernur Minta Seluruh Dinas Kabupaten-Kota Bergerak Turunkan Angka Stunting

- Editor

Rabu, 14 Juni 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BIPOL.CO, CIREBON – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan menurunkan angka stunting di Jabar guna menyiapkan generasi penerus yang berkualitas, mampu bersaing, dan sehat.

Salah satu yang diupayakan adalah dengan menguatkan dukungan dari perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) di kawasan Ciayumajakuning (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan).

Hal itu dikemukakan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dalam acara Monitoring Evaluasi Aksi Stunting Menggali Potensi Corporate Social Responsibility Menuju Jabar Zero New Stunting di Ruang Adipura Gedung Balai Kota Cirebon, Selasa (13/6/2023).

“Masalah stunting bukan hanya tugas satu dinas, tetapi juga tugas keseluruhan dinas yang ada di kabupaten/kota,” kata Wagub Uu Ruzhanul.

“Saya berharap pada wakil kepala daerah yang hadir atau yang mewakili kepala daerah khususnya di Ciayumajakuning, mari kita bergerak bersama, bahu-membahu untuk menurunkan angka stunting di Jabar,” imbuhnya.

Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota bersama swasta lewat CSR.

“Melalui TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) ini mari bergabung semua dalam rangka memiliki tujuan yang sama, yakni zero stunting di Jawa Barat,” tutur Uu Ruzhanul.

Kepala Bappeda Provinsi Jabar Iendra Sofyan menuturkan, kegiatan monitoring evaluasi ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan kolaborasi antara pemda dengan perusahaan-perusahaan melalui CSR.

“Nantinya akan menghasilkan komitmen percepatan penurunan stunting Provinsi Jabar berupa kesepakatan dan rencana tindak lanjut monitoring evaluasi aksi stunting,” ujarnya.

Iendra mengungkapkan pula bahwa ke depan berkaitan dengan undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, bagi hasil pendapatan keuangan akan terbagi menjadi kabupaten/kota lebih besar dibandingkan provinsi.

“Artinya, bagi hasil untuk kabupaten/kota akan lebih besar lagi. Kami berharap anggaran tersebut bisa dimanfaatkan, salah satunya untuk penurunan stunting,” paparnya.(adr)

Editor: Deddy

Berita Terkait

Anton Akan Fokus Dorong Persoalan Transfortasi dan Seni Budaya di Dewan
Dinas PUPR Kota Cimahi Selenggarakan Diseminasi Pendataan Bangunan Gedung Milik Pemerintah
Sekda Herman Suryatman: Forum FKD-MPU Jadi Kekuatan Besar Tingkatkan Perekonomian Nasional
Hari Jadi ke-214 Kota Bandung: Pemkot Gelar Vaksin Rabies Gratis
Bupati Bandung Sebut DOB KBT Sudah Mulai Proses Kajian: Saya Bukan Setuju Atau tidak Setuju…
Pawai Kendaraan Hias Bakal Digelar, Dishub Siapkan Kantong Parkir dan Rekayasa Lalu Lintas
Siska Gerfianti Berharap GDPK Bisa Jadi Acuan Pembangunan di Jawa Barat
Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Pemkab Bandung Optimalkan Pelayanan Air Bersih 

Berita Terkait

Rabu, 11 September 2024 - 17:51 WIB

Anton Akan Fokus Dorong Persoalan Transfortasi dan Seni Budaya di Dewan

Rabu, 11 September 2024 - 15:26 WIB

Dinas PUPR Kota Cimahi Selenggarakan Diseminasi Pendataan Bangunan Gedung Milik Pemerintah

Rabu, 11 September 2024 - 11:51 WIB

Hari Jadi ke-214 Kota Bandung: Pemkot Gelar Vaksin Rabies Gratis

Rabu, 11 September 2024 - 07:50 WIB

Bupati Bandung Sebut DOB KBT Sudah Mulai Proses Kajian: Saya Bukan Setuju Atau tidak Setuju…

Selasa, 10 September 2024 - 16:49 WIB

Pawai Kendaraan Hias Bakal Digelar, Dishub Siapkan Kantong Parkir dan Rekayasa Lalu Lintas

Berita Terbaru