BIPOL.CO, BANDUNG – Para pedagang Pasar Banjaran yang tergabung dalam Forum Peduli Pasar Banjaran melakukan audiensi dengan Komisi B DPRD Kabupaten Bandung Jumat (2/6/2023). Mereka datang ke DPRD Kabupaten Bandung untuk meminta kepastian revitalisasi pembangunan Pasar Sehat Banjaran, yang saat ini belum direalisasikan.
Mereka datang sekira pukul 14.00 WIB, diterima langsung Ketua Komisi B Praniko Imam Sagita dan anggota yang sudah menunggu di Ruang Rapat Komisi B. Hadir Asisten II Ekonomi Pembangunan H Marlan, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kabupatrn Bandung Dicky Nugraha, dan pihak terkait lainnya.
Kordinator Forum Peduli Pasar Sehat Banjaran Asep Anwar, yang mengaku mewakili semua pedagang Pasar Banjaran datang ke dewan untuk meminta kepastian soal revitalisasi Pasar Banjaran. Setidaknya ada lima tuntutan yang meraka sampaikan untuk segera ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Bandung.
“Mau dibawa kemana kami, Jumlah kami lebih dari 1000 pedagang yang mendukung pembangunan, yang tidak mendukung hanya 200 atau 300 pedagang, karena itu kami mohon pembangunan pasar jangan ditunda-tunda, kalau sudah sesuai tahapan kami harap pembangunan segera dilaksanakan,” kata Asep Anwar.
“Kios kami sudah dibongkar, kami merasa rugi kalau berlarut-larut seperti ini.Kami mohon pemerintah Kabupaten Bandung, pembangunan pasar segera dilaksanakan,” tuturnya.
Asep mengatakan, pihaknya hanya berpandangan lain dengan pembangunan revitalisasi ini, dengan harapan pedagang pasar bisa mencicipi pembangunan. Karena setelah dibangun Kota Banjaran akan tertata dan akan terhidar dari kemacetan dan pembangunan akan dinikmati oleh masyarakat.
“Kami sebagai forum peduli pedagang pasar Banjaran, mendorong, mendukung program pemerintah,” katanya.
Pedagang lainnya Ida mempertanyakan, kapan diadakan pembongkaran dan pembangunan pasar. “Karena dengan ditundanya pembangunan omset menurun, penghasilan menurun. Status saya terumbang-ambing, jadi mohon segera dibangun,” ucapnya.
Hal sama disampikan H Eja, yang saat ini mengaku sudah pindah ke tempat relokasi, memita supaya pasar segera dibangun, supaya jualannya lancar. “Pembeli sekarang pada pindah ke pasar swalayan atau pedagang lainnya karena belum ada kejelasan pembangunan, karena itu kami minta segera dibangun,” katanya.
Pedagang lain minta agar PKL yang ada di depan pasar segera ditertibkan. “Tolong bagaimana solusinya, action-nya bagaimana, Tiga bulan belum ada kepastian tolong segera dibangun,” ucapnya.
“Kenapa harus mendukung orang orang yang melanggar, saya harap anggota dewan segera merealisasikan pasar Banjaran,”” timpal Dede yang juga dari Forum Peduli Pasar Banjaran.
Ketua Komisi B Praniko Imam Sagita, mengatakan, baik yang menerima maupun yang menolak sama-sama warga Kabupaten Bandung, sama sama mempunyai hak.
Praniko juga meminta Disdagin menjelaskan atas molornya pembangunan. “Kenapa pembangunan oasar itu molor sehingga pembangunan tidak sesuai tahapan, kami mohon bagian Disdagin.menjelaskan,” katanya.
Sementara Asisten Kesejahteraan Pembangunan Kabupaten Bandung H Marlan mengatakan, Pemkab Bandunv sudah berniat baik untuk melaksanakan penataan kota-kota di Kabupaten Bandung, salah satunya Banjaran, yaitu Pasar Baru Banjaran.
“Beberapa revitalasi pasar tujuannya bagaimana pasar tradisional yang awalnya kumuh menjadi tertata, bersih dan sehat, konsumennya juga akan senang untuk datangan. Bahkan pengunjung wisatawan juga bisa mampir,” ujarnya.
“Sesuia perjanjian yang sudah ditandatangi antara Bupati dengan pengembang pasar, Insya Alloh akan dikawal terus, karena insvestor mauanya cepat, .Harapan kami dari pemerintah daerah bahwa pembangunan pasar itu bisa berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan,” katanya.
Kadisdagin Kabupaten Bandung Dicky Nugraha mengaku sangat terharu atas penyataan para pedagang yang mendukung pemerintah dalam revitalisasi pasar, Karena dengan berlarut-larutnya pembangunan bisa banyak yang dikorbankan. Para pedagang yang mendukung revitalisasi dan banyak terkena imbas akibat pembangunan belum berjalan.
“Kami melakukan revitalisai termasuk pogram perencanaan daerah, tidak ujung ujug, tapi melalui kajian-kajian dan tahapan. Kegiatan tahapan sudah masuk penjadwalan peralihan pedagang ke tempat penampungan pedagang sementara yang sudah disediakan pemerintah dan pengembang. Tahapan ini seharusnya dari awal sudah dilakukan tiang pancang pada bulan Juni minggu kedua. Tapi karena ada persoalan pedagang yang belum sepakat akhirnya tertunda
“Kami tidak menganggap yang tidak sepakat sebagai musuh, kami juga sudah menetapkan jadwal tahapan bahkan sudah disosialisaikan kepada para pedagang Pasar Banjaran, kami sudah memberikan toleransi, melakukan komunikasi bersama pak bupati untuk kesepakatan, tapi mereka belum sepakat,” kata Dicky.
Dicky berharap, program ini harus tetap berjalan yang mayoritas sudah 1400 lebih sepakat. Mengenai proses PTUN, tuturnya, tetap berjalan tapi tidak ada keputusan dari pihak pengadilan untuk menunda pembangunan, karena itu harus melakukan tahapan.
“Selama tahapan belum dilaksanakan akan terus terjadi kontra dan pembangunan akan tertunda. Kami sudah berusaha dengan yang kontra untuk toleransi dan mediasi namun mereka bersikeras tidak mau terima,” ucapnya.(adr)
Editor: Deddy
