BIPOL.CO, BANDUNG – Anggota DPRD Kabupaten Bandung yang juga anggota Komisi A, Tedi Surahman menyoroti masalah tunggakan BPJS Mandiri yang selama ini menjadi beban masyarakat peserta BPJS mandiri. Pasalnya tak sedikit peserta BPJS mandiri saat ini dikabarkan tidak mampu membayar iuran alias nunggak sehingga kian membengkak dan makin memberatkan.
Menurut Ketua Fraksi PKS ini, atas tunggakan para peserta BPJS mandiri tersebut perlu ada antisipasi dari pihak pemerintah, khususnya Pemkab Bandung agar turun tangan, bagaimana upaya solusinya.
“Kalau sebulan atau dua bulan mungkin tidak memberatkan, tapi kalau sudah mencapai tahunan tunggakan bisa membengkak, ini bisa berdampak pada terganggunya pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat,” kata Tedi Surahman, saat berbincang di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Jawa Barat, kemarin lalu.
Selain bisa mengatasi persoalan tunggakan peserta BPJS mandiri, Tedi juga berharap, Pemkab Bandung tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa harus melihat latar belakang tunggakan warga.
“Saya pernah mendengar ada informasi kalau tunggakan BPJS itu bisa dilunasi dengan dicicil selama 1 tahun terakhir terlebih dahulu. Tapi sekarang tidak tahu kalau cicilan itu masih berlaku atau tidak,” papar Tedi.
Tedi juga berharap, masalah tunggakan bisa dikesampingkan dulu, tapi masalah pelayanan kesehatan tetap harus dilakukan kepada warga yang membutuhkan. Sehingga peran pemerintah dalam hal ini bisa dijadikan solusi terbaik bagi masyarakat. Selain itu bagi warga pemegang SKTM juga bisa dilayani dengan baik oleh pihak Rumah Sakit saat mereka membutuhkan pelayanan kesehatan.(ads)
