Kepala Bapelitbangda Benteng APBD

- Editor

Kamis, 30 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KBB, bipol.co | Kepala Bapelitbangda Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rini Sartika akhirnya angkat bicara terkait adanya Surat Pernyataan Bersama Fraksi-Fraksi pada DPRD Bandung Barat yang isinya beberapa poin yang dianggap menyudutkan kepala Bapelitbangda dimana harus di evaluasi.

“Saya selaku Kepala Bapelitbangda Kabupaten Bandung Barat. Sehubungan dengan hal tersebut maka saya perlu melakukan klarifikasi,” kata Kepala Bapelitbangda, Rini dikantornya, Kamis, (30/11/2023).

Tentang Rapat

Menurutnya, terkait ketidakhadiran dalam rapat pembahasan LPPA T.A 2022, KUA PPAS 2024, tepatnya hari Kamis 6 Juli 2023 yang dilaksanakan di Hotel Cinamon, saya berhalangan hadir, dikarenakan, sedang melaksanakan dinas, yaitu Kegiatan West Java Depelopment Forum untuk penyusunan Dokumen RPJPD 2025-2045 (Diskusi Penjaringan Isu Strategis Jawa Barat 2025-2045- Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung) bertempat di Ruang sidang Ahmad Sobana- Bappeda Jawa Barat.

Sementara, pada Rapat Pembahasan Semesteran I APBD & Prognosis T.A 2023 pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 yang dilaksanakan di Hotel Sari Ater Kamboti, saya berhalangan hadir dikarenakan kondisi kesehatan saya yang sedang sakit namun telah mendelegasikan/memerintahkan tugas untuk dihadiri kepada para Kabid Bappelitbangda.

Selanjutnya, pada rapat pembahasan RAPBD 2023, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 yang dilaksanakan di Hotel Mercure, saya berhalangan hadir, dikarenakan, melaksanakan dinas menghadiri kegiatan Seminar Nasional Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Antara Pusat dan Daerah di Hotel Jayakarta Lombok Nusa Tenggara Barat.

“Intinya ketidakhadiran saya dalam rapat semuanya ada alasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan mangkir,” jelas Rini

Group WhatsApp

Selain itu, Rini juga menjelaskan yang beranggapan bahwa saya telah menyebarkan pengaruh kepada para Kepala SKPD melalui pernyataan pesan Whatsapp yang berisi tentang DPRD tidak mempunyai Hak Budgeting.

“Saya akan luruskan, bahwa group Whatsapp yang isinya para Kepala SKPD, merupakan sebuah wadah untuk sarana komunikasi, diskusi dan hal lain yang sifatnya untuk memberikan informasi, koordinasi dalam mendukung tugas pokok, fungsi wewenang, perananan dan sebagainya serta dipergunakan untuk kalangan internal bukan diperuntukan kalangan umum,”

Sambungnya, terkait penyampaian isi tulisan mengenai penggunaan hak, fungsi, tugas dan wewenang terkait hak budgeting DPRD dalah merupakan pembahasan terhadap isi jurnal yg dibrowsing dalam Google sebagai bahan literasi dan diskusi (dari sumber kompasiana.com) untuk tujuan penambahan wawasan bagi kalangan ASN khususnya internal TAPD

“Wajar kiranya sebagai anggota TAPD untuk memberikan masukan sesuai dengan ketentuan sehingga diharapkan mempunyai satu persepsi yang sama dalam menyusun program dan kegiatan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung Barat dan bukan memberikan pengaruh negatif kepada anggota TAPD, dan pembahasan seperti ini tidak baru sekarang saja, tapi sudah berjalan lama sesuai dengan keperluan dan sangat dirasakan manfaatnya untuk bahan pengambilan kebijakan,” tuturnya

Tuduhan Sikap Arogan

Mengenai tuduhan sikap arogan pada saat rapat bersama TAPD dan Banggar DPRD tanggal 21 November 2023 dipicu oleh informasi Sdri. Ida Widaningsih mengenai poin 2 diatas yang dianggap tidak sesuai dengan tupoksi serta sikap Sdr. Piter Juandys dalam memberikan tanggapan pertanyaan dengan suara keras, membentak, tidak menghormati dan menunjuk-nunjuk mitra kerjasama dalam rapat pembahasan pada saat menjelaskan tuduhan poin 2 diatas sehingga saya selaku abdi masyarakat, pelayan masyarakat, aparatur pemerintah merasa harkat martabat direndahkan, pilihannya adalah membela diri demi kehormatan harkat martabat selaku manusia dan aparatur. Dan bukan sekali saja Sdt Pither Tjuandys bersikap demikian terhadap ASN dalam rapat-rapat pembahasan.

Untuk menjawab poin-poin diatas, saya Rini Sartika, S.Sos., M.Si. ASN Bandung Barat yang pada saat sekarang ini sedang diberikan amanah sebagai Kepala Bappelitbangda Pemkab Bandung Barat menjungjung tinggi hukum positif, peraturan-peraturan yang berlaku serta sumpah jabatan yang diemban untuk berkewajiban melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melayani masyarakat Bandung Barat sepenuh hati serta loyal terhadap pimpinan untuk:

a. Menyelamatkan keuangan daerah yang pada saat ini sedang mengalami defisit anggaran dengan cara efisiensi dan memberikan masukan sesuai program prioritas.

b. Mengawal jalannya pelaksanaan program-program Pemerintah Bandung Barat dengan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Menghindarkan adanya ruang bagi kegiatan-kegiatan yang diluar dari peraturan atau menyalahi peraturan serta kemampuan keuangan daerah.

d. Mengamankan keuangan daerah untuk menghindari terjadinya defisit yang besar sehingga berdampak pada tidak sehatnya struktur anggaran yang sedang berjalan.

e. Mengawal pelaksanaan program gram dan kegiatan yang sudah disepakati dalam APBD sehingga dapat berjalan sesuai denagn prosesur dan aturan yang berlaku sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

f. Memastikan bahwa semua program dan kegiatan sesuai pencapaian indikator program sebagaimana tercantum dalam RPJMD KBB 2009-2023.

g. Semua program dan kegiatan yang telah disusun dipastikan semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan tidak ada untuk kepentingan pribadi sehingga yang disampaikan dalam setiap pembahasan semuanya untuk masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

“Itulah tanggapan saya terkait surat pernyataan terhadap 8 fraksi-fraksi pada DPRD KBB, bisa diketahui oleh khalayak umum agar jalannya pemerintahan Bandung Barat tetap stabil dan maju kedepannya,” pungkasnya. *)

Berita Terkait

Jumling ke 101, Bupati Bandung Doakan Masyarakat 
Pj. Gubernur Bey Machmudin: Jangan Ada Perundungan Kegiatan Orientasi Sekolah
Ranperda P2APBD 2023 Sah Menjadi Perda, Bey Machmudin Sampaikan KUA/PPAS 2025
Kang DS Kembali Sapa Warga, Serap Aspirasi Wujudkan Masyarakat Kabupaten Bandung Semakin Bedas
Pemkot Cimahi Gencarkan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Gelontorkan Rp 200 Miliar, Bupati Bandung Minta Laporan Saban Minggu Tim Percepatan Penurunan Stunting
Bupati Bandung Sering Terima DM Curhat Warga, Tiap OPD Diinstruksikan Bikin Layanan Quick Response
BPBD dan Diskominfo Kabupaten Bandung Kolaborasi Kembangkan Aplikasi TiTaTu dan Aktivasi Radio
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 13:20 WIB

Jumling ke 101, Bupati Bandung Doakan Masyarakat 

Sabtu, 13 Juli 2024 - 09:51 WIB

Pj. Gubernur Bey Machmudin: Jangan Ada Perundungan Kegiatan Orientasi Sekolah

Sabtu, 13 Juli 2024 - 09:40 WIB

Ranperda P2APBD 2023 Sah Menjadi Perda, Bey Machmudin Sampaikan KUA/PPAS 2025

Jumat, 12 Juli 2024 - 21:35 WIB

Kang DS Kembali Sapa Warga, Serap Aspirasi Wujudkan Masyarakat Kabupaten Bandung Semakin Bedas

Jumat, 12 Juli 2024 - 14:37 WIB

Pemkot Cimahi Gencarkan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Jumat, 12 Juli 2024 - 12:14 WIB

Gelontorkan Rp 200 Miliar, Bupati Bandung Minta Laporan Saban Minggu Tim Percepatan Penurunan Stunting

Kamis, 11 Juli 2024 - 21:30 WIB

Bupati Bandung Sering Terima DM Curhat Warga, Tiap OPD Diinstruksikan Bikin Layanan Quick Response

Kamis, 11 Juli 2024 - 21:21 WIB

BPBD dan Diskominfo Kabupaten Bandung Kolaborasi Kembangkan Aplikasi TiTaTu dan Aktivasi Radio

Berita Terbaru

Bupati Bandung HM Dadang Supriatna memberikan bantuan untuk peningkatan pembangunan masjid dan santunan kepada anak-anak yatim saat Jumling di Masjid Baitul Muslimin, Kampung Babakan Timur, RW 07 Desa/Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jumat (12/7/2024).

REGIONAL

Jumling ke 101, Bupati Bandung Doakan Masyarakat 

Sabtu, 13 Jul 2024 - 13:20 WIB