Butet Kartaredjasa Mengaku Diintimidasi, Kemerdekaan Berekspresi Telah Dirampas oleh Negara

- Editor

Jumat, 8 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Butet Kartaredjasa (tengah), saat berada di kampus Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, Rabu (6/12/2023).(Istimewa)

Butet Kartaredjasa (tengah), saat berada di kampus Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, Rabu (6/12/2023).(Istimewa)

BIPOL.CO, SURABAYA– Budayawan Butet Kartaredjasa mengaku s3ebagai seniman dan budayawan merasa kemerdekaan berekspresi telah dirampas oleh negara. Ia mengaku merasa diintimidasi oleh Polsek Menteng.

Seperti diberitakan sebelumnya, Butet yang merupakan putra budayawan kondang Bagong Kussudiardjo ini merasa telah diintimidasi saat dia akan mementaskan teater dengan lakon berjudul “Musuh Bebuyutan” di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat pada 1 Desember 2023.

“Saya harus menandatangani surat yang salah satu itemnya berbunyi, saya harus mematuhi tidak bicara politik. Acara tidak boleh untuk kampanye, tidak boleh ada tanda gambar, tidak boleh urusan pemilu,” kata Butet usai menghadiri mimbar bebas ‘Gerakan Mahasiswa Selamatkan Demokrasi’ di Kampus Universitas 17 Agustus, Surabaya, Rabu (6/12/2023) dikutip dari Wartakotalive.com.

Butet mengungkapkan, surat tersebut telah membatasi karya seninya dan merupakan bentuk intimidasi.

“Menurut saya, itu intimidasi. Intimidasi tidak harus pertemuan langsung, tidak harus pertanyaan verbal dari polisi, polisi datang marah-marah, tidak bukan itu,” kata dia seperti dilansir Kompas.com.

Menurutnya larangan membahas politik dalam kesenian itu baru dia dapatkan setelah 41 kali menggelar acara.

“Memang tidak, ini cerita biasa, tapi saya tidak boleh bicara politik, baru kali ini sejak tahun 98 polisi menambahkan redaksional itu dan saya menandatangani,” katanya.

Butet mengungkapkan dirinya merasa kehilangan kemerdekaan dalam mengekspresikan karya.

“Aku kehilangan kemerdekaan mengartikulasi pikiranku. Kebebasan berekspresiku dihambat,” ujar dia.
Padahal menurutnya, kebebasan berekspresi warga negara telah dijamin.

“Seperti dikatakan Ditjen Kebudayaan, amanah kongres kebudayan jelas menyebutkan kebebasan berekspresi hak mendasar, hak mutlak bagi rakyat Indonesia,” kata dia.

Butet mengungkap isi surat pernyataan yang diserahkan polisi untuk ditandatanganinya.

Dalam blangko surat itu, pihak yang menandatangani harus mengisi nama, alamat, tempat tanggal lahir dan NIK. Surat pernyataan tersebut merujuk aturan hukum sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum “Penanggung jawab [NAMA KEGIATAN] yang dilaksanakan pada [Hari, Tanggal/Bulan/Tahun] BERKOMITMEN bahwa kegiatan tersebut tidak mengandung unsur politik,” bunyi surat pernyataan tersebut. (*)

Berita Terkait

Pemerintah Daerah Terkontributif, Kabupaten Bandung Raih Golden Winner dari LLDIKTI 
Tahun 2023 Bencana di Jabar Capai 2.049 Kejadian, Pj. Sekda Minta Jalin Terus Sinergi dan Kolaborasi
DLH Kabupaten Bandung Tindaklanjuti Hasil Musrenbang Kecamatan, Ketua Komisi C Harap Anggaran Tepat Sasaran
Pj Bupati dan Disdukcapil Purwakarta Raih Penghargaan dari Provinsi Jabar
Pj Wali Kota Targetkan BPBD Kota Bandung Harus Terbentuk Paling  Lambat Tahun 2025
BNN Kota Bandung Bangun Gedung Pusat Rehabilitasi, November 2024 Siap Beroperasi
Raih 5 Penghargaan Bergengsi, Pemkab Purwakarta Terus Perkuat Keterbukaan Informasi Publik
Hadir di Ujungberung, Pemkot Bandung Ajak Jaga Ruang Publik Kota

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 07:20 WIB

Pemerintah Daerah Terkontributif, Kabupaten Bandung Raih Golden Winner dari LLDIKTI 

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:32 WIB

Tahun 2023 Bencana di Jabar Capai 2.049 Kejadian, Pj. Sekda Minta Jalin Terus Sinergi dan Kolaborasi

Selasa, 20 Februari 2024 - 12:54 WIB

Pj Bupati dan Disdukcapil Purwakarta Raih Penghargaan dari Provinsi Jabar

Senin, 19 Februari 2024 - 10:48 WIB

Pj Wali Kota Targetkan BPBD Kota Bandung Harus Terbentuk Paling  Lambat Tahun 2025

Minggu, 18 Februari 2024 - 15:41 WIB

BNN Kota Bandung Bangun Gedung Pusat Rehabilitasi, November 2024 Siap Beroperasi

Sabtu, 17 Februari 2024 - 14:40 WIB

Raih 5 Penghargaan Bergengsi, Pemkab Purwakarta Terus Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Sabtu, 17 Februari 2024 - 11:34 WIB

Hadir di Ujungberung, Pemkot Bandung Ajak Jaga Ruang Publik Kota

Jumat, 16 Februari 2024 - 14:11 WIB

Dicky Minta Forum Perangkat Daerah Satpol PP dan PK Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Berita Terbaru