BIPOL.CO, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 didasarkan pada tiga prinsip utama: seirama, berorientasi hasil, serta tepat sasaran. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (06/05/2024) siang.
“Sinkronisasi penyusunan RKP tahun 2025 harus berdasarkan prinsip yang pertama, sekali lagi programnya harus in line, harus seirama, jangan sampai pusat ke kanan daerah ke kiri, kehilangan kita, akan kehilangan. Semuanya harus in line, semuanya harus seirama. Misalnya, pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah mau mengonversi sawah menjadi properti, enggak sinkron namanya,” ujarnya.
Selanjutnya, penyusunan RKP juga harus didasarkan pada hasil dengan memperhatikan return ekonomi yang dihasilkan. Presiden pun meminta agar anggaran pemerintah harus dialokasikan sesuai program prioritas yang ada dan tidak digunakan untuk program-program yang tidak produktif.
“Oleh sebab itu, harus fokus, jangan sampai ini bolak-balik saya sampaikan, yang namanya anggaran itu diecer-ecer kepada dinas, dinas, dinas semuanya diberi, enggak ada mana yang skala prioritas, enggak jelas. Ada kenaikan 10 persen anggaran, semua diberi 10, 10, 10, 10, 10 persen, enggak jelas skala prioritasnya yang mana. Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah itu masa lalu, di masa depan jangan sampai itu terjadi lagi,” tegas Presiden.
Kemudian yang tak kalah penting, Presiden menegaskan bahwa, anggaran pemerintah harus digunakan dengan tepat sasaran, sehingga manfaatnya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Jangan sampai ada saya lihat anggaran untuk stunting puskesmas, diberikan ke puskesmas, jadinya pagar puskesmas. Ada, jangan bilang enggak ada. Enggak ada hubungannya stunting sama pagar, ada. Oleh sebab itu, saya berharap Musrenbangnas ini bisa menjadi sekrup penyambung agenda pembangunan pusat, provinsi, kabupaten dan kota agar semuanya in line, semuanya seirama, dan semuanya tepat sasaran, dan nanti hasilnya betul-betul dirasakan oleh rakyat,” pungkasnya.
Hadir mendampingi Presiden, di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Jaksa Agung St. Burhanuddin.**
