Target 98 Persen UHC Tercapai di 2024, Wapres Apresiasi Sinergi BPJS Kesehatan

- Editor

Kamis, 8 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wapres Ma'ruf Amin saat menghadiri Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage atau UHC Award 2024, di The Krakatau Grand Ballroom, Jl. Taman Mini Indonesia Indah Pintu 1, Cipayung, Kota Jakarta Timur, Kamis (08/08/2024). (Foto: RR/SK-BPMI, Setwapres)

Wapres Ma'ruf Amin saat menghadiri Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage atau UHC Award 2024, di The Krakatau Grand Ballroom, Jl. Taman Mini Indonesia Indah Pintu 1, Cipayung, Kota Jakarta Timur, Kamis (08/08/2024). (Foto: RR/SK-BPMI, Setwapres)

BIPOL.CO, JAKARTA – Universal Health Coverage (UHC) merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial. Di Indonesia, UHC ini diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pada 2024 ini, kepesertaan JKN yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 sedikitnya sebesar 98 persen dari total populasi.

Untuk itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengapresiasi target UHC di Indonesia yang telah terwujud di atas 98 persen dari total penduduk, dengan lebih dari 275 juta jiwa terdaftar dalam Program JKN-KIS.

“Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah,” ujar Wapres saat menghadiri Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage atau UHC Award 2024, di The Krakatau Grand Ballroom, Jl. Taman Mini Indonesia Indah Pintu 1, Cipayung, Kota Jakarta Timur, Kamis (08/08/2024).

Namun, Wapres mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.

“Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” pintanya.

Berita Terkait

Sekretaris Komisi B: Penambangan Emas Liar di Kutawaringin Tidak Bedanya dengan Kasus Pagar Laut
Jabar Pemasok Energi Listrik Hijau Terbesar Terbaru dari PLTA Jatigede
Amanda Lantik Penjabat Ketua TP PKK Kota Cimahi dan Kabupaten Subang
Penjabat Gubernur dan Gubernur Jabar Terpilih Selaraskan Pembangunan Tim Transisi Bentukan Pemdaprov Terus Berjalan
Mendagri dan Menteri PKP Tinjau MPP Subang Implementasi SIMBG Pecahkan Rekor MURI, layanan PBG MBR tercepat 16 menit 33 detik
Kolaborasi Pembangunan di Jawa Barat: Pj Gubernur Bey Machmudin Paparkan Strategi Menuju Indonesia Emas 2045
Bey Machmudin Bersama Mendagri Kunjungi TPS3R di Desa Wantilan Subang
Pemkot Cimahi Launching SPPT PBB P2 secara Elektronik Tahun 2025
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 24 Januari 2025 - 22:07 WIB

Sekretaris Komisi B: Penambangan Emas Liar di Kutawaringin Tidak Bedanya dengan Kasus Pagar Laut

Jumat, 24 Januari 2025 - 15:25 WIB

Jabar Pemasok Energi Listrik Hijau Terbesar Terbaru dari PLTA Jatigede

Kamis, 23 Januari 2025 - 18:16 WIB

Amanda Lantik Penjabat Ketua TP PKK Kota Cimahi dan Kabupaten Subang

Kamis, 23 Januari 2025 - 10:58 WIB

Penjabat Gubernur dan Gubernur Jabar Terpilih Selaraskan Pembangunan Tim Transisi Bentukan Pemdaprov Terus Berjalan

Rabu, 22 Januari 2025 - 17:58 WIB

Mendagri dan Menteri PKP Tinjau MPP Subang Implementasi SIMBG Pecahkan Rekor MURI, layanan PBG MBR tercepat 16 menit 33 detik

Berita Terbaru