BIPOL.CO, BADUNG – Pesawat N-219 produksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) bakal beroperasi di Republik Demokratik Kongo, sebagaimana hasil kerja sama perdagangan dan investasi yang didorong melalui High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024.
“Salah satu wujud konkret dari gelaran HLF MSP 2024, tadi pagi telah dilakukan penandatanganan jual-beli pesawat N-219 produksi PTDI sebanyak 5 unit yang nantinya akan dioperasikan oleh perusahaan yang berbasis di Kongo,” kata Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko saat konferensi pers HLF MSP 2024 di Badung, Bali, Selasa.
Pesawat N-219 dirancang untuk bisa mendarat di bandara-bandara kecil dengan kondisi landasan yang sulit, termasuk mendarat di air.
Untuk itu, pesawat ini dapat menjadi transportasi yang meningkatkan konektivitas di negara kepulauan.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan pesawat ini juga memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40 persen.
“Jadi, ini adalah produk karya anak bangsa Indonesia yang mau kita dorong terus pengembangannya,” ujar Amalia.
Nilai kontrak jual-beli pesawat N-219 mencapai 66,2 juta dolar AS untuk lima pesawat.
Amalia mengatakan, komersialisasi pesawat N-219 akan terus dilanjutkan dan diperluas ke depannya.
“Kita akan terus mencoba mengkomersialisasikan pesawat karya anak bangsa kita, untuk kemudian tidak hanya di dalam negeri untuk kepentingan konektivitas, tetapi juga di negara Selatan Selatan,” tutur Amalia.
Pagi tadi, Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memperkuat kerja sama bilateral dengan Kepulauan Solomon dan Republik Demokratik Kongo.
Penguatan kerja sama bilateral itu dilakukan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dengan perwakilan Kepulauan Solomon dan Republik Demokratik Kongo.
Kepulauan Solomon diwakili Menteri Perencanaan Nasional dan Koordinasi Pembangunan Rexon Annex Ramofafia serta Menteri Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tozen Leokana.
Republik Demokratik Kongo diwakili Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perencanaan dan Koordinasi Bantuan Pembangunan Guylain Nyembo Mbwizya.**
