BIPOL.CO, BALIKPAPAN – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan sebagai provinsi peringkat kedua terbaik nasional dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024.
Penghargaan ini diberikan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 yang digelar di Lapangan Dome BSCC Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025), dan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dari Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya.
Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, di mana Jawa Barat menempati posisi keempat.
Wakil Gubernur Erwan Setiawan menyampaikan rasa syukur atas prestasi tersebut dan mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintah di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten.
“Alhamdulillah, ini merupakan lompatan dua tingkat yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik. Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat Jawa Barat,” ujar Erwan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan titik akhir, melainkan dorongan untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin transparan dan akuntabel.
“Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kami ingin terus meningkatkan kinerja agar Dana Insentif Daerah juga bertambah dan pembangunan bisa lebih merata,” tambahnya.
Lebih dari sekadar prestasi administratif, capaian ini menempatkan Jawa Barat sebagai rujukan nasional dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Dengan nilai LPPD yang masuk kategori “Sangat Tinggi”, Jawa Barat berpotensi menjadi contoh teladan bagi provinsi lain, terutama dalam hal inovasi, efisiensi pelayanan publik, pembangunan daerah, dan reformasi birokrasi.
Selain itu, kinerja baik dalam LPPD juga membuka peluang lebih besar bagi Jawa Barat untuk memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat. Tambahan insentif fiskal ini sangat penting untuk mendorong percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan daerah.
Tak hanya berdampak pada institusi, penghargaan ini juga turut meningkatkan reputasi Gubernur dan jajaran Pemdaprov di tingkat nasional, baik secara administratif maupun politik.
Pengakuan ini menjadi nilai tambah dalam penilaian publik serta mendukung legitimasi dan kesinambungan kepemimpinan daerah.**
