BIPOL.CO, KOTA BANDUNG – Pemda Provinsi Jawa Barat melalui Panitia Seleksi (Pansel) melakukan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) dan Jabatan Administrator (JA) melalui mekanisme uji kompetensi atau jobfit.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemdaprov Jabar untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan berbasis meritokrasi. Proses ini juga menjadi bagian dari manajemen kepegawaian berbasis data manajemen talenta yang telah dikembangkan sejak 2021.
“Uji kompetensi ini melibatkan pejabat dari kabupaten/kota di Jawa Barat sebagai bagian dari strategi akuisisi talenta lintas instansi. Kami ingin memperkaya data internal dengan data pembanding dari luar,” ujar Kepala BKD Jabar selaku Ketua Pansel, go.id, Jum’at (25/4/2025)
Terdapat sepuluh jabatan eselon II yang dibuka pada tahap ini, di antaranya posisi Kepala Bapenda, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Perekonoman, Kepala Inspektorat serta Direktur RSUD Al Ihsan.
Proses seleksi dimulai sejak 14 April 2025 dan akan berlangsung hingga pertengahan Mei. Tahapan seleksi meliputi pendaftaran, verifikasi berkas, penulisan dan seleksi makalah, wawancara, hingga pleno nilai akhir. Seluruh proses dilakukan sesuai regulasi PP No. 17 Tahun 2020 dan PP No. 11 Tahun 2017.
Hingga penutupan pendaftaran pada 17 April, tercatat 22 pelamar dari sembilan kabupaten/kota di Jawa Barat. Namun, setelah verifikasi berkas dan seleksi administratif, hanya 13 pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
Delapan pelamar gugur karena tidak memenuhi ketentuan regulasi, sementara satu pelamar untuk jabatan Inspektorat belum dapat diproses karena masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
Pada 24 April 2025, dilakukan wawancara terhadap 13 peserta untuk sembilan jabatan yang tersedia. Hasilnya, lima jabatan telah terisi oleh masing-masing tiga kandidat terbaik berdasarkan nilai wawancara dan rekam jejak.
“Lima jabatan telah ditetapkan melalui rapat pleno Pansel dan akan diajukan ke BKN dan Kemendagri untuk persetujuan teknis pelantikan. Sisa jabatan yang belum terisi akan dilanjutkan melalui seleksi internal Pemdaprov Jabar,” kata Dedi Supandi.
Proses uji kompetensi ini telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi resmi dari Kementerian PAN-RB dan BKN. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 132 PP 17/2020 yang memungkinkan pengisian JPT antarinstansi melalui metode uji kompetensi.
Panitia Seleksi dalam proses ini terdiri dari unsur internal dan eksternal, yaitu Kepala BKD Jabar, pejabat struktural BKD, asesor SDM Aparatur, perwakilan Kemendagri, serta akademisi.
Dengan sistem seleksi yang terbuka dan berbasis kompetensi ini, Pemdaprov Jabar berharap dapat mengisi posisi strategis dengan talenta terbaik, demi memperkuat kinerja birokrasi dan pelayanan publik di Jawa Barat.**
